Berpolitik Tanpa Investasi Politik (II)

PERNYATAAN Ketua DPW PAN Sulut yang tidak akan menanda-tangani pencalonan Walikota dan Wakil Walikota KK bila bukan Djelantik Mokodompit dan Hamdi Paputungan, sungguh berlawanan dengan tiga konsern di atas. Mendadak, saya merasa kecewa pada PAN Sulut. Bukan kekecewaan seperti ditolak cewek yang ditaksir; tapi sejenis nelangsa karena ada harapan yang mati sebelum tumbuh.

Harapan seperti apa? PAN KK, yang memiliki satu fraksi utuh di DPR KK, seharusnya menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan tak hanya mencalonkan calon Walikota dan Wakil Walikota tanpa berkoalisi dengan partai lain. Di atas target jangka pendek ‘’sepele’’ itu, partai ini harusnya mampu mencontohkan ‘’gaya politik baru’’ yang lebih segar --sebagaimana yang sudah dilakukan dengan mengumumkan kandidatnya beberapa waktu lalu--; sekaligus mengedepankan kader-kader sendiri sebagai investasi politik jangka panjang.

Apakah pernyataan saya ini kontrakdiktif dengan sikap saya di posting sebelumnya yang memuji langkah DPD PAN KK?

Tidak! Bahwa PAN KK sebelumnya mengumumkan calonnya dengan memasukkan nama-nama politikus (termasuk dari partai lain), birokrat, dan tokoh independen, sebagai langkah strategis yang menunjukkan kebesaran jiwa kadernya; harus dipisahkan dengan langkah strategis lain berkaitan dengan keberlangsungan hidup partai ini untuk jangka panjang. Menurut hemat saya, dalam konteks strategi jangka panjang itu pula, pernyataan ‘’terburu-buru’’ Ketua DPW PAN sebagaimana yang saya baca (sekali lagi bila pernyataan itu demikian adanya, bukan keseleo lidah atau salah kutip), menunjukkan bahwa visi ke depan partai ini di Sulut memang bukan disiapkan untuk para pemenang. Cuma sekadar partai yang puas menjadi partai (tentu saja tingkatnya kelas 2 saja), dengan kader-kader yang puas mendapat ‘’remah-remah’’ politik dan kekuasaan (serta uang) yang mengikutinya.

Pernyataan ‘’terburu-buru’’ Ketua DPW PAN itu pada akhirnya harus diterjemahkan bukan lagi kebesaran jiwa; tetapi inferioritas berpolitik.

Pertama, dua calon yang mendapatkan jaminan penuh Ketua DPW adalah kader PG. Djelantik Mokodompit adalah anggota DPR RI dari PG, sedangkan Hamdi Paputungan adalah salah satu pengurus teras DPD I PG Sulut. Dengan logika politik paling sederhana, bila akhirnya mereka terpilih, kendati ada ‘’ancaman pemecatan’’ karena keluar dari garis partai, kita semua tahu di ujung hari PG akan berkompromi. Ini sudah terbukti dengan tetap duduknya Djelantik Mokodompit (yang dicalonkan PAN dan beberapa partai lain) sebagai anggota DPR RI setelah kalah melawan Marlina Moha-Siahaan dalam Pilkada Bolmong beberapa waktu lalu.

Kalah saja tetap dimaafkan, apalagi menang. Skenario terburuk, kalau PAN tetap mengusung Djelantik Mokodompit-Hamdi Paputunga dan mereka kalah, tidak ada problem politik apa-apa buat PG, yang bisa saja dengan segera dan ‘’darah dingin’’ memecat keduanya dari partai. Konsekwensi terbesar justru berada di sisi PAN KK khususnya dan PAN Sulut, yang menjadi pecundang untuk target jangka pendek sekaligus jangka panjang.

Kedua, kalau pun PAN Sulut harus bersikap pragmatis karena tidak memiliki kader yang layak dicalonkan sebagai Walikota; mengapa calon Wakil Walikotanya bukan kader, atau minimal simpatisan PAN, yang untuk jangka panjang memang serius berkomitmen bergabung dan membesarkan partai ini?

Ketiga, sadarkah Ketua DPW PAN Sulut bahwa dengan ‘’terburu-buru’’ mencalonkan dua kandidat itu, sama artinya dengan meniadakan investasi politik yang sudah mulai ditanam dengan serius oleh sebagian besar kader PAN di KK saat ini? Ini juga menunjukkan betapa PAN sebenarnya tidak menganggap kader-kadernya punya capaian apa-apa di KK. Termasuk satu fraksi di DPR KK adalah nothing belaka.

Keempat, mengapa pragmatisme Ketua DPW cuma setengah hati dengan mencalonkan kader PG sebagai Walikota dan Wakil Walikota? Mengapa tidak sepenuh hati saja dengan membangun koalisasi antara PG KK dan PAN KK?

Pada akhirnya, saya menulis posting ini dengan kecintaan pada orang-orang muda yang saat ini sedang membangun karir politiknya di PAN KK khususnya dan PAN Sulut umumnya. Jangan sampai hanya karena keputusan terburu-buru lalu mind set para kader ini berubah menjadi: Memang lebih baik bergabung ke PG sekali pun mulai dari level cacing, toh di saat ada kompetisi untuk jabatan politik, partai-partai ‘’kelas 2’’ (termasuk PAN) akan berebut dan menjadikan sang cacing ular besar.***

Berpolitik Tanpa Investasi Politik (I)

JUMAT, 25 April 2008, saya membuka-buka situs media terbitan Manado dan menemukan serangkaian berita menarik dan memprihatinkan berkaitan dengan Pemilihan Walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu (KK).

Menarik karena Ketua DPD I Partai Golkar (PG) Sulut (partai yang menguasa mayoritas kursi DPR KK), Jimmy Rimba Rogi, ‘’mengumumkan’’ bahwa dari hasil jajak pendapat partainya sudah memutuskan mencalonkan Syarial Damopolii sebagai Calon Walikota KK. Patut diacungkan dua jempol untuk Syarial Damopolii yang juga Ketua DPR Sulut, yang --sepengetahuan saya— hampir 1,5 tahun terakhir gigih mengkampanyekan diri sebagai Calon Walikota KK.

Lepas dari sejumlah kritik yang semestinya dilontarkan terhadap Syarial Damopolii, saya mengucapkan selamat. Apa yang ditanam, itulah yang dipetik. Suka atau tidak, Syarial Damopolii telah bekerja keras --dengan segala kelebihan dan kekurangannya— agar warga KK bersedia mendukung pencalonannya sebagai Walikota.

Sebagai orang Mongondow yang bukan simpatisan, apalagi anggota PG (saya yakin PG tidak akan menerima saya sebagai anggota partai, sebagaimana PKS --ketika itu masih bernama PK—menolak dengan tegas keinginan saya untuk menjadi anggota), saya harus mengakui bahwa sebagai partai –-dalam konteks pencalonan Walikota KK-- PG mampu bersikap tegas. Lebih penting lagi, menunjukkan penghargaan terhadap kader dan kerja kerasnya.

Berbanding terbalik dengan PG, justru saya terkaget-kaget dan tak percaya membaca bahwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulut menyatakan pihaknya tidak akan menanda-tangani calon yang diajukan bila bukan Djelantik Mokodompit sebagai calon Walikota dan Hamdi Paputungan sebagai calon Wakil Walikota. Semoga pernyataan ini sekadar ‘’keseleo lidah’’; bahkan salah kutip belaka (bukan rahasia lagi kalau banyak berita di media cetak Sulut tak lain cuma imajinasi wartawannya); atau cuma gambaran panic mode sesaat karena PAN Sulut tak tahu langkah apa yang harus diambil berkaitan dengan Pilwako KK.

Sungguh saya berharap pernyataan itu tidaklah keluar dari mulut Ketua DPW PAN Sulut.

Pertama, sejak era kepemimpinan Ketua DPW I PAN Sulut saat ini, saya jatuh hati dengan langkah dan gerak partai ini. Utamanya sebab tampilnya anak-anak muda sebagai pemimpin di hampir semua DPD II PAN. Dan juga kaum perempuan. Hal ini, harus diakui, sedikit-banyak dipengaruhi pula oleh Ketua DPW-nya yang seorang perempuan sekaligus berusia muda.

Di mata saya tampilnya anak-anak muda di pucuk pimpinan PAN di Sulut, apalagi umumnya punya riwayat ‘’bersih’’ dalam berpolitik, adalah kabar baik untuk arah politik yang lebih kreatif, yang ‘’bergaya baru’’, di tengah begitu banyaknya kabar buruk perpolitikan di provinsi ini. Dan fakta ini harus diapresiasi setinggi-tingginya.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa para politisi tua yang bangkotan di partai dan legislatif, bukanlah harapan yang patut dioptimisi selama ini. Dengan otak, kreativitas, dan perilaku ‘’gaya lama’’ yang mereka terapkan dalam berpolitik; perubahan mencolok yang terjadi hanyalah mereka punya rumah lebih besar, mobil lebih banyak dan mewah, perut lebih gendut, dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang makin amburadul.

Kedua, karena para pemimpin PAN di Sulut umumnya anak muda yang berpendidikan cukup tinggi, harusnya mereka tahu bahwa partai yang kokoh adalah yang mampu merumuskan sistem dan proses pengkaderan yang sehat. Pula, bahwa sistem politik di negeri ini centang-perenang salah satunya diakibatkan oleh sistem dan proses pengkaderan yang tak sehat. Hanya karena target jangka pendek, semisal menang di Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbub), atau Pilwako, kamudian yang ditempuh adalah jalan potong: pragmatis dengan menjagokan kader dari partai lain dengan mengorbankan kader sendiri, bahkan juga nilai tawar dan harga diri partai.

Ketiga, sejalan dengan dua alasan di atas, saya menaruh harapan besar bahwa dengan dipimpin oleh kalangan muda yang terdidik, PAN di Sulut harusnya memahami bahwa politik adalah proses panjang; di mana dibutuhkan ‘’investasi politik’’ yang setelah diuji oleh waktu dan konsistensi akan mengedukasi konstituen mengapa mereka harus memilih partai tertentu sebagai saluran aspirasi politiknya.***

Sayur Paku di Timur, Kelapa Biji di Selatan

‘’Berikan kekuasaan pada orang bodoh, dan masalah Anda akan datang dengan segera.’’

(Anonymous)

MEMBACA Harian Manado Post, 9 April 2008, tentang konsep ekonomi salah seorang calon kandidat Walikota Kotamobagu, yang mendapat dukungan seorang alumni Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), saya terbahak-bahak. Untunglah yang berkomentar bukan pengamat ekonomi, tetapi sekadar masyarakat biasa (yang mendukung kandidatnya).

Lain halnya bila sang komentator adalah pengamat ekonomi atau birokrat yang mengurusi perencanaan kota dan ekonominya; pasti saya sudah menangis dan bergulingan di lantai. Konsep yang didukung ngawur; apalagi komentar yang mendukungnya.

Konsep yang diajukan kurang lebih adalah agar ekonomi Kota Kotamobagu (KK) menggeliat, maka perlu dilakukan pemecahan keramaian (demikian yang ditulis Harian Manado Post). Pemecahan keramaian itu dicontohkan dengan pasar sayur-mayur didirikan di Kotamobagu Timur; sedangkan pasar hasil (komoditas) perkebunan di Kotamobagu Selatan –lanjutannya mungkin pasar ikan sebaiknya dibangun di Kotamobagu Barat dan pasar daging di Kotamobagu Utara.

Saya membayangkan penentang pertama konsep yang dianggap jenial itu adalah para ibu dan remaja putri yang bertugas di bagian penataan boga di seluruh keluarga yang tersebar di Kota Kotamobagu. Anggap saja jarak tiap pasar hanya 2-2,5 km; atau bahkan 500-750 meter. Kebiasaan para ibu dan remaja putri berbelanja, kurang-lebih adalah memulai dari urusan ikan, daging ayam, daging sapi, rempah-rempah dan sayur mayur, kemudian hasil perkebunan.

Anda bisa membayangkan Ibu saya yang sudah berusia lebih dari 60 tahun harus belanja lebih dulu di pasar ikan di Kotamobagu Barat; kemudian ‘’melesat’’ dengan bentor ke pasar daging di Kotamobagu Utara untuk membeli daging sapi; lalu ‘’terbang’’ –dengan bentor lagi— ke pasar sayur di Kotamobagu Timur membeli sayur paku; dan akhirnya ‘’meloncat’’ –lagi-lagi dengan bentor— ke pasar hasil perkebunan di Kotamobagu Selatan membeli buah kepala (kelapa adalah komoditas perkebunan) untuk menyantan sayur paku.

Kalau hal itu yang terjadi, saya yakin pemecahan keramaian yang dimaksud oleh calon kandidat Walikota dan alumnus FE UDK yang mendukung konsep itu, akan terjadi dengan meriah. Ibu saya –dan ibu-ibu mana pun serta remaja putri mereka— akan merepet sepanjang jalan; dan sekembalinya ke rumah bukan memasak melainkan memanggil tukang pijat refleksi karena tangan, punggung, dan kaki pegal tak karuan.

Saya yakin pula cepat atau lambat mereka akan menyumpah-serapahi siapa pun yang punya konsep ‘’jenius’’ itu! Bisa dibayangkan pula betapa ramainya lalu-lalang orang dan barang yang bergegas. Maklum, cakalang dan malalugis harus disegerakan penanganannya. Bila tidak, alamat melek dan urusannya adalah mesti menegak CTM sehari tiga kali.

Namun, tentu ekonomi akan bergulir cepat, terutama di kalangan para ‘’pilot dan penerbang’’ bentor. Dan, produsen balsem, minyak gosok, dan panimbur (campuran antara minyak kelapa panas dan bawang merah) yang menjadi senjata andalan para tukang urut.

Sekali lagi, dengan monografi dan geografi KK, tidak usahlah bicara konsep ekonomi yang sekadar dipetik dari awan dan bintang-bintang. Pasar komoditas perkebunan misalnya, apa pemahamannya? Apakah model pasar komoditas tradisional di mana ada komoditas yang dikumpulkan kemudian ditransportasikan? Atau model jual beli komoditas dalam pengertian modern, yang melibatkan teknologi tinggi dan pengetahuan khusus seperti pasar-pasar komoditas modern di kota-kota besar dunia seperti Singapura atau New York?

Kalau komoditas yang dimaksud sekadar untuk keperluan rumah tangga, ya, satu-dua biji kelapa untuk menyantan sayur paku; dua-tiga kg kopi untuk seduhan harian; atau tiga-empat karung langsat dari kopandakan; jual sajalah di Pasar 23 Maret. Tidak perlulah repot-repot membangun pasar baru yang pada akhirnya sebagian besar anggarannya cuma habis untuk fee dan keuntungan kontraktor.

Tetapi, anggap saja pasar komoditas (perkebunan) yang dimaksud berskala besar dan mampu menstimulasi ekonomi KK. Untuk model tradisional, di mana KK akan membangun pergudangan dan poin-poin distribusinya? Apa dibangun di Mongkonai seluas 250 hektar (apa ada tanah sebesar ini yang tersedia di Mongkonai), kemudian diangkut dengan truk ke Pelabuhan Bitung, sebelum dikapalkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan? Kalau pun ini pengertiannya, apakah komoditas perkebunan di KK dan daerah sekitarnya cukup tersedia untuk memenuhi pergudangan yang dibangun, agar syarat ekonomisnya terpenuhi?

Akan halnya model pasar komoditas modern, anak semester III Fakultas Ekonomi yang belajar ‘’setengah rajin’’ saja pasti akan terkaing-kaing kegelian membayangkan imajinasi ini.

Jadi, demikianlah, makin tinggi suhu politik menjelang Pikwako KK, kian banyak ide ajaib dan tak masuk akal yang disemburkan ke tengah publik oleh para calon kandidat dan pendukung-pendukungnya. Dan karena itu, percayalah, saya berani bertaruh, omong kosong hasilnya adalah omong kosong pula.***

Cihuiiiii, ‘’Katanya’’ Saya Jadi Kandidat Calon Wakil Walikota

MALAM masih belia ketika BlackBerry saya ‘’menjerit’’. Yang tiba adalah SMS yang memecah kesunyian lepas Mangrib. Isinya saya simak; dan tiba-tiba terasa amat serius dan berat.

Mendadak saya lemas dan agak susah menelan –-saya lupa apakah juga berkeringat dingin seperti inimbalu’ in politik yang sudah saya tuliskan di posting terdahulu. Sesungguhnya isi SMS itu bukanlah kabar menyeramkan atau sejenis urban legend yang mampu menjagakan kelopak sepanjang malam (semisal kisah tentang nomor telepon milik sorang gadis yang mati bunuh diri tapi masih terus mengirim SMS, kendati provider-nya sudah pula ‘’membunuh’’ nomor tersebut); melainkan semestinya kabar gembira bagi siapa saja orang Mongondow di Kotamobagu yang kini sedang ghirah politik.

Seorang sepupu, lewat SMS panjang, mengabarkan bahwa Minggu petang, 6 April 2008, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kotamobagu sudah menggelar rapat menentukan kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan direkomendasi ke DPW PAN Sulut. Hasilnya, menurut SMS itu, untuk calon Walikota nama-nama yang direkomendasi (sesuai urutan hasil rapat) adalah: Tatong Bara, Djelantik Mokodompit, Ny Tuti Gobel-Gonibala, Syamsudin Kuji Moha, Siswa Rahmat Mokodongan, Syamsurizal Mokoagow, Syarial Damopolii, dan Hamdi Paputungan. Sedang untuk calon Wakil Walikota yang akan direkomendasi (juga sesuai urutan hasil rapat) adalah: Katamsi Ginano, Selong Paputungan, Djainuddin Damopolii, Jaya Mokoginta, Noes Mokodongan, Dhullo Affandi, Aria S Malla, Salma Mokodompit, Hardy Mokodompit, dan Sarifudin Mamonto.

Cukup lama saya tercenung. Bermacam hal yang saling kelabat dan bersimpangan di batok kepala. Yang jelas, bukan karena saya ingin menjilat dan mengagung-agungkan PAN dan pengurus DPD serta kader-kadernya; namun tak urung dua jempol saya teracung (yang kemudian buru-buru saya tarik kembali, karena mengacungkan dua jempol di kamar sendirian, bisa jadi tanda awal ada ‘’kelainan’’ yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang).

Saya mengacungkan dua jempol untuk DPD PAN Kota Kotamobagu dengan sejumlah alasan:

Pertama, DPD PAN Kota Kotamobagu menunjukkan kualitas kearifan politik yang hingga tulisan ini dibuat tak mampu ditunjukkan oleh Parpol-Parpol lain. Lihat saja, di jejeran kandidat calon Walikota PAN hanya menempatkan satu nama, Tatong Bara, yang juga Ketua DPD Kota Kotamobago –-dari sisi political correctness ini sangat normatif dan pantas. Selebihnya, pengurus PAN dan kader-kadernya yang setahu saya rata-rata berusia muda, dengan besar hati merekomendasi nama lain di luar PAN; dan bahkan datang dari Parpol pesaing, Partai Golkar –kecuali Siswa Rahmat Mokodongan yang berlatar birokrat.

Padahal, kita tahu bersama, selain Partai Golkar, karena memiliki satu fraksi utuh di DPR, PAN adalah partai yang berhak mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

DPD PAN Kota Kotamobagu, yang pimpinan dan pengurusnya umumnya anak-anak muda, lewat rekomendasinya telah mengajari para orang tua apa yang disebut sebagai ‘’mendahulukan hajat hidup khalayak ketimbang kepentingan golongan dan pribadi’’. Bagi saya, seharusnya Parpol-Parpol lain, terutama Parpol besar dengan jumlah wakil di DPR yang nyaris mendominasi, amat sangat pantas berendah hati dengan belajar pada kearifan DPD PAN Kota Kotamobagu.

Kedua, dan sesungguhnya sejalan dengan yang pertama, di jajaran kandidat calon Wakil Walikota DPD PAN Kota Kotamobagu bahkan merekomendasi nama-nama yang –kecuali Djainuddin Damopolii yang adalah mantan kader PAN—sepenuhnya datang dari kalangan independen dan birokrat. Tidak banyak Parpol di Indonesia saat ini yang mampu mencapai ‘’kesadaran’’ setingkat apa yang ditunjukkan oleh DPP PAN Kota Kotamobagu.

Ketiga, DPD PAN Kota Kotamobagu juga menunjukkan kualitas lebih yang lain lewat rekomendasinya, bahwa politik adalah keseimbangan, negosiasi, yang berlandaskan pada aspirasi banyak orang yang tujuan akhirnya juga demi kepentingan orang banyak. Apa yang ditunjukkan oleh DPD PAN ini, membuat saya optimis bahwa masa depan politik di Kota Kotamobagu masih punya harapan, sepanjang sekelompok orang muda yang ada di partai ini terus menjaga kewarasan dan integritasnya.

Akan halnya nama saya disebut, di urutan pertama pula, dengan istigfar saya menyatakan terima kasih dan penghormatan setinggi-tinggi. Sungguh, ini bukan kebanggaan, apalagi sesuatu yang harus membuat saya ge-er. Justru DPD PAN Kota Kotamobagu mengajari saya satu hal penting yang kerab kita abaikan: Bahwa harga integritas pada akhirnya adalah kehormatan manusia.

Walau demikian, saya sungguh munafik bila tidak menyambut kehormatan itu dengan syukur, atau paling tidak dengan agak narsis –sambil berbisik-- saya melontarkan kegembiraan lewat satu kata: ‘’Cihuiiii….’’

Selebihnya, saya tahu diri bahwa kehormatan yang diberikan bukanlah cek kosong. Dia adalah tiket sekali jalan yang menuntut tanggungjawab amat sangat besar. Karenanya pula, saya harus menutup tulisan ini dengan pernyataan: DPD PAN Kota Kotamobagu-lah yang pantas mendapat kehormatan, karena telah dengan lapang dada memberikan kehormatan untuk kami, semua nama yang telah disebutkan dalam rekomendasinya.***

Inimbalu’ in Politik (II)

Ketiga

Di masa itu, sebagai bocah yang ‘’manis-baik’’, saya menjadi langganan ilolok dari almarhum Nenek (Ibu dari ayah). Kesukaan terhadap memancing, mencari obatog, mencuri langsat, mangga, atau manggis milik orang di sekitar Panang, membawa saya ke tempat-tempat yang diyakini punya ‘’penunggu’’.

Entah karena terlambat makan, terlampau capek, atau karena takut dijewer Ibu, beberapa kali saya pulang dengan kondisi bagai kangkung layu: berkeringat dingin, pusing-pusing, gemetar, lemas, pucat, dan mual-mual. Di saat seperti itu, diiringi repetan kesal, almarhum Nenek dengan singgap mengambil pisau, mengadu dengan batu asah, dan mengusap-usapkan ke pundak saya ---lengkap dengan serenteng kalimat dalam bahasa Mongondow. Percaya atau tidak, beberapa saat kemudian, saya merasa bugar lagi.

Tentu mu'jizat ilolok tidak berlaku untuk fenomena yang bukan diakibatkan oleh inimbalu’. Dan itu terjadi satu hari, ketika entah –-saya tidak ingat persis alasannya—bersama adik dan beberapa sepupu saya membakar biji malacai (beberapa tahun kemudian saya baru tahu persis malacai ternyata adalah jarak yang minyak bijinya bisa digunakan sebagai bahan bakar). Seingat saya, ada seorang kawan yang mengatakan bahwa biji malacai bakar bisa bikin stone (di zaman itu kata ini berarti ‘’melayang enak’’).

Bayangkan tentang stone itulah yang membuat biji malacai bakar ini kemudian kami makan beramai-ramai. Rasanya mirip kacang mete. Untuk lidah dan leher remaja zaman itu, boleh dibilang: sedaaapppp! Apalagi ada janji stone-nya.

Setelah beberapa biji malacai masuk perut, tak lebih dari 30 menit, efek jahanam itu datang. Memang melayang, tetapi sengsara. Efek yang pertama menyerbu adalah mual, kemudian pusing, lemas, gemetar, berkeringat dingin, dan tentu saja pucat pasi.

Bisa dibayangkan bagaimana jadinya bila segerombolan cucu pulang terhuyung-huyung. Nenek saya yang naik darah langsung bertanya, kemana cucu-cucunya seharian? Pertanyaan yang salah, apalagi kami dengan sembrono nongkrong di rimbunan pohon sagu dekat sawah Nenek, yang dianggap sebagai salah satu sarang demit di Jalan Amal.

Simpulannya, cucu-cucu sialan itu inimbalu’. Salah tempat di jam yang salah menyebabkan demit dan sedulurnya marah dan memberikan teguran keras.

Maka senjata pamungkas, pisau dan batu asah, pun dikeluarkan. Bahkan setelah punggung saya memerah karena berulang kali digosok dengan pisau, sengsara itu belum juga hilang. Malah muntah yang datang bagai badai. Nenek tak kehilangan akal. Pisau tidak mempan, parang yang keluar. Tak mempan pula, justru batu asah yang menipis. Parang diganti dengan goraka (jahe). Tak mempan juga. Goraka diganti rica Jawa (merica). Juga gagal total.

Jelas tak mempan, karena cuma roh halus atau demit tak waras yang mau berumah di biji malacai.

Untunglah siksaan biji malacai itu berakhir dengan turun-tangannya ayah saya, yang dengan tepat mendiagnosa bahwa anak dan keponakannya mabuk makanan. Obatnya sederhana: dimandikan, diberi makan, teh panas, dan perintah tegas penuh ancaman untuk naik ke tempat tidur. Setelah beberapa lama dihempas kiri-kanan, atas-bawah, oleh tempat tempat tidur yang bertingkah seperti kuda liar gila, akhirnya kami tertidur.

Bangun pagi adalah tantangan yang lain. Efek biji malacai bakar itu lebih biadab dari segentong bir. Kepala berat dan sakit bagai dipalu! Sejak itu pula saya bertekad tak akan menyentuh biji malacai bakar terkutuk itu.

Keempat

Merenungkan penyakit inimbalu’ in politik yang diidap kawan itu –dan juga sejumlah orang yang berkeluh-kesah ke saya dengan gejala yang sama--, saya kira pengobatannya membutuhkan dua pendekatan. Pertama, yang harus pinololok adalah para politikus yang saat ini di-inimbalu’ oleh setan politiknya. Dan caranya mudah, tidak perlu dengan pisau dan batu asah; parang, goraka, atau bahkan merica.

Menyadarkan mereka dari inimbalu’ in politik cukup dengan tempelengan keras sambil dibisiki ‘’ba kaca dulu’’; tak usah dihiraukan; atau yang lebih sopan: tak perlu diundang ke pesta pernikahan, khitanan, bahkan sekadar baca doa untuk perayaan 1 Muharram.

Kedua, cepat-cepatlah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di lakukan. Saya jamin, bersama dengan berakhirnya Pilkada, banyak orang yang lebih lega menghadiri dan pulang dari pesta apapun. Bisa pula tidur lebih pulas dan bangun dengan segar-bugar.

Kalau toh masih juga merasa mual, pusing, lemas, gemetar, berkeringat dingin, dan wajah pucat pasi, tinggal dicek saja apakah kandidat yang dia dukung menang atau kalah; dan apakah dia tim sukses yang sudah menerima janji-janji sorga dari para kandidat.

Kalau kekalahan kandidatnya adalah penyebab, obat mujarabnya mungkin cuma ilolok dengan chain saw.***

Inimbalu’ in Politik (I)

Pertama

BERHARI-HARI saya menelisik macam-macam buku tentang politik dan penyakit, mencari tahu apa nama penyakit dengan gejala berkeringat dingin, pusing-pusing (beberapa diiringi gemetar), lemas, pucat, mual, dan gatal-gatal, akibat gebyar kampanye calon Walikota dan Wakil Walikota yang kini marak di Kota Kotamobagu. Sekali pun ditambah dengan setumpuk buku psikologi, nama penyakit ajaib ini gagal saya temukan.

Mengapa saya harus menyiksa diri sendiri dengan urusan yang sebenarnya bisa dipersetankan itu? Beberapa SMS, telepon, dan email dari teman dan kerabatnya penyebabnya.

Salah seorang teman, menjelang tengah malam saat saya dalam perjalanan dari bandara ke rumah setelah penerbangan panjang, menelepon dengan nada seperti kain pel habis digunakan mengepel lantai lapangan basket. Lebih baik saya tuliskan dalam bahasa Indonesia, mengingat percakapan kami dilakukan dalam bahasa Manado campur Mongondow. Kurang lebih dia memulai dengan, ‘’Bung, Anda egois. Anda cuma bisa mengkritik, tetapi takut merasakan sendiri suasana di Kotamobagu saat ini. Kalau berani, seharusnya lebih sering pulang dan bergaul.’’

Saya nyaris naik pitam. Sungguh tuduhan yang semena-mena. Dengan menyabarkan diri, saya bertanya, ‘’Ada apa? Mengapa saya mesti takut?’’

‘’Anda takut karena memang pengecut!’’

Wah, ini namanya cari gara-gara. ‘’Apa maksudnya?’’

‘’Anda takut karena Anda tidak sekuat saya yang masih berani hadir di pesta pernikahan, khitanan, atau sekadar selamatan di Kota Kotamobagu, yang saat ini lebih banyak dipenuhi nyanyi-nyanyi kampanye calon Walikota dan Wawali dari pada doa atau permohonan berkat dan keselamatan dari-Nya.’’

O, masih urusan politik rupanya? Tak urung, walau pun lebih tepat disebut ‘’nyengir’’, saya merasa bibir saya tersenyum lebar. ‘’Bukankah teman-teman dan kerabat di Kota Kotamobagu bisa menikmati aksi a la Indonesian Idol atau Dangdut Mania itu? Bahkan banyak yang menyukainya?’’

Saya mendengar gigi menggeretak di kejauhan sana, kemudian dengan nada jengkel kawan itu menukas, ‘’Siapa bilang? Terakhir kali, saya keluar dari pesta dengan keringat dingin, kepala pusing, lemas, dan mual. Yang pertama terlintas, jangan-jangan saya keracunan makanan seperti yang banyak diberitakan. Apalagi sampai di rumah, orang rumah bilang wajah saya pucat….’’

Saya memotong dengan cepat, ‘’Seperti inimbalu’?’’

‘’Persis! Persis betul!’’

‘’Iya, tapi apa pasal? Jangan-jangan benar itu inimbalu’?’’

‘’Sama sekali bukan. Saya kira karena apa yang saya saksikan dari totumba’an (kata ini sulit saya terjemahkan ke bahasa Indonesia) para calon Walikota dan Wakil Walikota itu sama sekali tidak masuk akal. Konyol! Lagipula, kalau inimbalu’, setelah ilolok, pasti sembuh. Atau kalau keracunan, cukup dengan CTM, urusan selesai. Ternyata tidak, sebab di pesta yang lain, dan yang lain lagi, saya juga pulang dengan kesengsaraan yang sama setelah mendengar pidato dan nyanyi-nyanyi dari para calon Walikota dan Wakil Walikota,’’ katanya, seperti rentetan tembakan M16.

Lama saya tercenung. Akhirnya penyakit yang menyeramkan, yang pernah saya gambarkan lewat posting Musim Politik pun Tiba, bisa dinamai. Namanya: Inimbalu’ in Politik.

Kedua

Bagi orang Mongondow, terutama yang berpendidikan tinggi, inimbalu’ barangkali adalah fenomena mistik yang perlu dikikis habis, karena cenderung tidak masuk akal. Gara-gara berteriak-teriak dan tertawa riuh-redah di bawah pohon beringin, atau dekat batu besar di kompleks kuburan, lalu mendadak kita berkeringat dingin, pusing-pusing, gemetar, lemas, pucat, dan mual-mual. Dan ajaibnya, penyakit ini cukup diobati dengan mengosokkan pisau atau parang dengan batu asah (bahasa Mongondownya tolisad atau pitow), kemudian menggosokkan ke punggung sang penderita diiringi sejumlah kalimat. Hasilnya, beberapa saat kemudian sang pengidap sehat wal afiat.

Dengan nama yang berbeda (dan kerap tidak persis sama), masyarakat dari kebudayaan berbeda mengenal kesambet; yang maksud dan manifestasinya mirip dengan inimbalu’. Yang jelas, inimbalu’ bukan kerasukan; bukan pula akibat santet.

Mengenang kembali masa kecil di Jalan Amal –dulu masyarakat Mogolaing menyebutnya ‘’Panang’’—, saya tak bisa meniadakan bahwa saya percaya pada fenomena itu. Bahkan setelah mencicipi Perguruan Tinggi, kemudian melanglang melihat dunia di luar yang modern dan canggih, sebagai orang Mongondow inimbalu’ tetap ada di alam sadar dan bawah sadar saya.

Panang tempoe doeloe adalah tempat yang dikesankan ‘’menyeramkan’’. Ada legenda roh gentayangan; ada tangis bayi yang setiap malam Jumat pas pukul 12 teng melintas di samping rumah orangtua saya (ini merindingkan bulu kuduk kami anak-anak, sekaligus penanda waktu sudah tengah malam); dan sepeda motor yang melaju di atas saluran irigasi ke sawah Nenek yang bunyinya terdengar tetapi sepeda motornya tak ada. Pokoknya, lebih menantang dari film Ghost Rider.

Urban legend itu masih ditambah dengan rimbunan bambu yang menutupi cahaya bulan dekat jembatan di jantung Jalan Amal yang ''katanya'' didiami mangkubi'; pohon kapuk tua sepelukan empat orang dewasa dekat rumah orangtua saya yang dihuni jin; ratusan tulang-belulang yang tersebar di Base Camp (sekarang Jalan Cendana); dan hamparan sawah yang di malam tanpa bulan hanya menyajikan kegelapan pekat.

Pokoknya Panang di masa kanak-kanak saya adalah tempat ideal untuk menguji nyali! Melintasi Jalan Amal dari ujung ke ujung di malam Jumat, tanggal 13, Kliwon pula, bisa membuktikan apakah seorang laki-laki adalah laki-laki atau bukan.***

Larangan di Singapura, Penghematan di Bolmong?

HUJAN mengguyur Singapura, Kamis pagi, 20 Maret 2008. Di Cafe Goerge, Le Meridien Hotel, Orchard Road, saya tak bisa menahan gelak membaca headline Harian The Straits Times.

Koran terkemuka ini memajang judul ''Ministry wants doctors to stop 'aesthetic' treatments" dengan mengutip pernyataan Direktur Regulasi Kementerian Kesehatan Singapura, Dr Tan Chor Hiang. Bersama judul provokatif itu, disertakan ilustrasi bertuliskan "Skin Whitening", "Mesotherapy", dan "Colon Cleansing" dibubuhi tanda X merah besar; yang berarti dilarang.

Pernyataan Dr Tan mendapat dukungan dari Ketua Komite Kesehatan Parlemen Singapura, Ny Halimah Yacob. Apalagi Dr Tan juga menegaskan, "Tanpa pembuktian ilmiah yang memadai, tidak akan diketahui apakah praktek pengobatan estetik itu akan menimbulkan bahaya jangka menengah atau panjang."

Bagi Singapura, negara yang hanya mengandalkan "kelangsungan hidupnya" dari bisnis (terutama jasa), larangan itu berdampak tidak sederhana. Untuk jasa kesehatan estetik saja, diprediksi uang yang berputar tak kurang dari 200 juta dolar per tahun (paling tidak jumlah ini yang resmi terdata); dengan melibatkan lebih dari 1.000 dokter umum dan dokter ahli yang menjajakan layanan ini.

Melarang praktek jasa kesehatan estetik, bagi Singapura, adalah menghalangi perputaran duit dalam jumlah besar; sekaligus mereduksi kesempatan kerja bagi ribuan orang yang terlibat di dalamnya.

Tapi di balik itu, tindakan Kementerian Kesehatan justru amat sangat patut dipuji. Bahwa, di atas aspek bisnis (yang berarti keuntungan finansial), ada tanggungjawab moral dan etik yang ditegakkan. Menjadi cantik, berhidung mancung (dengan --maaf-- dada montok), kulit putih dan kencang, serta tubuh yang "sempurna" tidaklah haram; tetapi tidak dengan jalan pintas; apalagi dengan metode medis yang secara ilmiah tidak teruji ketat.

Namun, yang membuat saya tergelak --sekaligus membingungkan dua kolega yang pagi itu sarapan bersama-- adalah membayangkan dampak larangan Menteri Kesehatan itu pada ribuan perempuan di Indonesia, utamanya mereka yang jadi pelanggan imej muda dan "cantik", dan terlebih khusus untuk sejumlah perempuan di Bolmong.

Apa hubungannya?

Saya teringat pemberitaan Harian Posko Manado beberapa bulan lalu, berkaitan dengan perawatan kesehatan estetik; dimana ada sejumlah "orang penting" di Bolmong yang jadi pelanggannya. Ya, tentu saja tak jauh dari permak hidung, bikin putih kulit, menghilangkan kerutan di dahi dan pelupuk mata, hingga menegakkan kembali payudara yang sudah kendor (sebenarnya sejalan dengan usia masalah ini alamiah belaka).

Kebanyakan konsumen perawatan kesehatan estetik dari Bolmong memang adalah pelanggan dokter (atau salon kecantikan yang membuka layanan ini) di Jakarta. Tapi, ada sejumlah orang yang punya duit (terutama yang bersangkutan --atau suaminya-- punya posisi politik atau birokrasi "basah"), yang berlangganan di Singapura.

Yang lucu dari perawatan kesehatan estetik adalah: konon (karena saya belum pernah mencoba dan tidak pernah ingin istri saya mencobanya) prosesnya harus terus-menerus dilakukan. Kalau tidak, bisa saja hidung mancungnya bisa perlahan-lahan bengkok; kulit yang sudah putih jadi hitam lagi; kerutan kembali di dahi dan pelupuk mata; atau yang sebelumnya kendor, kembali kendor dan bahkan bisa lebih buruk lagi.

Larangan perawatan kesehatan estetik oleh Kementrian Kesehatan Singapura (walau masih diimbuhi yang keabsahan ilmiahnya belum teruji), tentu jadi kabar buruk. Menjadi ancaman serius terhadap kecantikan para pelanggannya yang berkonsekwensi pada tergoresnya harga diri. Apa kata dunia kalau yang sekarang tampak "cantik" dan sempurna satu-dua bulan ke depan tiba-tiba kempot dan berantakan, gara-gara kebijakan stop total perawatan kesehatan estetik itu?

Memang perawatan sejenis mungkin saja dialihkan ke Jakarta, misalnya. Tapi saya yakin cepat atau lambat pelarangan oleh Singapura akan berdampak ke dokter dan klinik sejenis di Indonesia. Ini berkaitan dengan suplai peralatan atau bahan baku yang digunakan, yang bukan rahasia lagi umumnya didatangkan dari Singapura.

Kecuali kalau dokter atau salon di Indonesia (dengan etika, moral, dan standar yang biasanya longgar dan payah) yang masih mempratekkan perawatan yang dilarang di Singapura, mengalihkan supplay chain-nya ke Cina, misalnya. Namun, bila itu terjadi, para konsumen pantas waspada, sebab permen Cina saja banyak yang mengandung bahan kimia berbahaya, apalagi sekadar bahan baku perawatan kesehatan estetik yang tidak sangat penting bagi penyelamatan jiwa manusia (kecuali karena sekadar ingin penampilannya sempurna di mata orang lain). Bisa-bisa niat jadi cantik malah mempercepat tiket ke dunia lain.

Lalu apa skenario terbaiknya?

Pertama, berhenti berlanggan perawatan kesehatan estetik yang tidak masuk diakal itu. Ini tentu menjadi kabar baik, karena sekaligus menghemat anggaran yang seharusnya tidak perlu (apalagi kalau biayanya hasil korupsi atau memalak kontraktor proyek-proyek pemerintah di daerah).

Anggap saja langkah ini adalah bagian dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi negeri ini. Atau, kalau mau lebih heroik, mendukung kampanye anti korupsi dan penghematan nasional.

Konsekwensinya memang agak menyakitkan hati bagi pelanggan yang bersangkutan: Pasti perlahan-lahan tak tampak elok lagi, dan seterusnya tentu mengundang gunjingan dan tanda-tanya orang sekitar. Malunya itu yang tentu tak kuat ditanggung.

Kedua, dan ini sejalan dengan yang pertama, yaitu: Bagaimana kalau pakai saja baju tertutup, lengkap dengan cadar? Dengan begitu hidung yang jadi miring atau kulit kisut dan hitam karena tak dirawat lagi, pasti tak akan nampak.

Orang tentu tak akan mempertanyakan. Paling-paling mereka berspekulasi yang bersangkutan menjadi lebih fundamentalis dalam beragama.

Tak apa, bukan? Sebab bukankah agama memang suka dijadikan kedok selama ini, termasuk di Bolmong.***

Kodok Itu Bernama Kurniawan S Basol

MINGGU malam, 9 Maret 2008, saya, beberapa sahabat, dan sejumlah kerabat larut dalam bual-bual hangat. Dari cerita tentang ikan teri segar hingga perkembangan politik muktahir di Kota Kotamobagu.

Maklum yang berkumpul adalah orang Mongondow, yang umumnya lahir, besar dan bermukim --atau paling tidak orangtuanya masih bermukim-- di Kota Kotamobagu. Apapun yang terkait dengan tempat kelahiran dan rumah orangtua, selalu jadi topik yang bagai tak putus dipercakapkan.

Menjelang tengah malam ngalor-ngidul itu diintrupsi kedatangan salah seorang sepupu yang baru tiba dari Kotamobagu; yang sambil cengengesan meletakkan Radar Bolmong, Edisi II, Minggu Pertama Maret 2008. ‘’Ada tulisan yang harus dibaca,’’ katanya dengan senyum lebar yang menurut difinisi umum orang Manado sangat kentara ‘’setengah ba terek’’.

Ternyata yang harus dibaca adalah tulisan Kota Yang Bagaimana….? Jika, ‘’Bukan Ini, Bukan Itu..!!!!!’’ (judul tulisan ini saya kutipkan sebagaimana aslinya, termasuk jumlah titik-titik, tanda tanya, dan tanda serunya), yang ditulis Kurniawan S Basol. O, rupanya tulisan ini adalah tanggapan terhadap tulisan saya Kota Bukan Ini, Bukan Itu yang di-upload di blog ini pada Sabtu, 16 Februari 2008, yang ‘’konon’’ (sebab saya tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri) dipublikasi dalam bentuk cetak di Edisi I Radar Bolmong.

Agar diketahui umum, saya tidak keberatan tulisan itu dipublikasi oleh Radar Bolmong. Apalagi kalau isinya kemudian bisa menjadi jalan masuk bagi diskusi yang lebih luas dan bernas.

Setelah Radar Bolmong Edisi II, Minggu Pertama Maret 2008 itu berpindah-pindah tangan, di mana saya cermati para pembacanya tampak sengsara dengan kerutan di kening dan gelengan kepala, akhirnya tiba juga di tangan saya. Terus-terang, saya memerlukan hampir 20 menit untuk membaca artikel pendek itu, hingga sampai lima kali diulang, untuk coba memahami pesan yang ingin disampaikan penulisnya.

Saya gagal memahami apa maksud artikel itu. Sahabat dan kerabat yang ada di sekitar saya, yang beberapa di antaranya adalah mantan wartawan dan penulis yang khatam, juga berterus-terang tak paham apa isinya.

Bagi saya sendiri, satu-satunya simpulan yang paling masuk akal adalah: sang penulis, Kurniawan S Basol, dengan segala kegoblokannya (saya akan menguraikan mengapa saya menyebut goblok, bukan bodoh) punya satu niatan saja, yaitu menghina isi kepalanya sendiri.

Walau tulisan itu jelas mengomentari tulisan saya Kota Bukan Ini, Bukan Itu, tapi karena nama saya sama sekali tidak disebut (melainkan diganti dengan ‘’Komedian Kasino’’), buat apa saya ambil peduli dengan tersinggung atau marah? Kalau pun ada semacam ‘’rasa’’, tidak lebih dari geli dan kasihan. Apalagi saya paham arti kalimat ‘’stupidity has no limit’’ (kegoblokan memang tak ada batasnya).

Mari kita uraikan betapa dasyatnya ketololan yang diumbar dengan gagah-berani itu.

Dari penjudulan, Kota Yang Bagaimana….? Jika, ‘’Bukan Ini, Bukan Itu..!!!!!’’, jelas penulisnya tidak paham bahasa Indonesia dan tata bahasanya (kalau yang bersangkutan seorang sarjana, maka jelas sekolahnya sia-sia belaka). Judul itu jauh dari tata bahasa Indonesia yang baik dan benar --padahal bahasa yang benar sudah menjadi indikator awal cara berfikir seseorang.

Pertama, apa fungsi titik-titik di akhir satu kalimat dan berapa banyak jumlahnya sebelum ditutup dengan tanda baca yang lain? Orang yang belajar bahasa dengan benar tahu persis bahwa titik-titik menunjukkan kalimat yang tidak selesai; yang seharusnya jumlahnya tidak boleh lebih dari tiga sebelum ditutup dengan tanda baca yang lain (semisal tanda Tanya).

Kedua, anak kalimat Jika, ‘’Bukan Ini, Bukan Itu..!!!!!’’ keliru sekeliru-kelirunya karena seharusnya kata ‘’jika’’ tidak diikuti dengan koma. Pula, untuk apa ada dua titik dan lima tanda seru setelah kata ‘’itu’’? Perkara titik-titik, tengok lagi penjelasan di atas, sedangkan tanda seru, penulis yang waras cukup membubuhkan satu tanda seru untuk menegaskan; sebab mau berapa biji tanda seru pun, artinya hanya satu: penegasan.

Ketiga, jika sang penulis cukup paham bahasa Indonesia dan tata kalimatnya; dan memiliki kemampuan berpikir linier, maka judul yang benar semestinya Kota yang Bagaimana, Jika Bukan Ini, Bukan Itu? Atau, alternatif yang lain, Jika Bukan Ini, Bukan Itu, Lalu Kota yang Bagaimana?

Nah, dengan judul yang bagai benang basah dan kusut itu, apa yang diharapkan dari isi artikelnya sendiri? Apalagi satu-satunya yang disampaikan oleh penulis dengan terang-benderang adalah penghinaan terhadap saya dengan sebutan ‘’komedian kasino’’, yang entah dengan alasan apa. Bagi saya yang punya kegemaran mengejek orang, setiap ejekan harus punya pijakan yang kuat; dan juga nilai-nilai yang lebih dari sekadar ingin mengejek, apalagi menghina.

Dengan berbaik sangka, saya kira Kurniawan S Basol dengan artikelnya yang hanya dia sendiri yang paham apa maksudnya, menjadi contoh kedua betapa berbahayanya otak yang keracunan karena salah makan; atau bahkan salah belajar dan baca buku. Atau jangan-jangan yang bersangkutan memang menulis sambil mimpi dan mengigau?

Yang menyedihkan saya, Kurniawan S Basol bisa pula menjadi salah satu contoh dari sikap kebanyakan orang (Mongondow) yang seperti kodok di bawah tempurung. Menganggap seolah-olah tempurung kelapa yang dia pilih untuk didiaminya adalah dunia luas; di mana segalanya sempurna lahir-bathin. Yang dengan demikian tidak perlu mempertimbangkan apa pun yang ada di luar tempurungnya, walau itu adalah deru bolduzer yang dengan mudah meluluh-lantakkan tempurung dan segala isinya.

Bahkan, dengan memahami perilaku kodok, lebih celaka lagi, yang bersangkutan sudah terjebak menjadi boiled frog (kodok yang mati direbus). Anda tidak percaya? Tangkaplah seekor kodok, taruh dalam panci berisi air, dan rebuslah. Bersama dengan naiknya temperatur air, suhu tubuh sang kodok yang berdarah dingin akan terus-menerus mengikuti kenaikan temperatur itu, hingga tanpa sadar dia telah matang terebus.

Orang Mongondow di Kota Kotamobagu yang tidak kuatir dengan kondisi kotanya saat ini, tak beda dengan sang kodok yang mati perlahan-lahan di air yang tengah direbus. Dan kodok yang jadi contoh ideal itu salah satunya terbukti bernama Kurniawan S Basol.***

Kota Bukan Ini, Bukan Itu

SEORANG birokrat asal Bolmong yang berkarir di daerah lain mencalonkan diri sebagai kandidat Walikota atau Wakil Walikota Kota Kotamobagu. Demi pencalonan itu, dengan percaya diri sang calon kandidat mengusung konsep ekonomi kerakyatan.

Melalui konsep itu, katanya (yang saya baca di edisi online satu harian yang terbit di Manado), Kota Kotamobagu akan dibangun demi kesejahteraan masyarakatnya.

Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive dari Jared Diamond (Peguin Books, 2005) yang ada di panggkuan saya nyaris jatuh membaca pernyataan itu. Masa depan orang banyak di Kota Kotamobagu diselamatkan dengan ekonomi kerakyatan? Dari mana pikiran ajaib itu mampir di kepala yang mulia calon kandidat? Apakah yang bersangkutan sekadar keseleo lidah? Latah ber-ekonomi kerakyat-an karena dua kata ini kedengaran keren dan kerap diucapkan di mana-mana? Sekadar jualan politik? Atau karena yang bersangkutan memang paham benar apa itu ekonomi kerakyatan?

Sederetan pertanyaan itu dengan segera membentuk geografi dan monografi Kota Kotamobagu di benak saya. Tersuruk di tengah lembah Bolaang Mongondow, tanpa lapangan terbang dan pelabuhan laut, kota yang baru seumur jangung ini hanya terdiri dari empat kecematan; tak lebih dari 30 kelurahan dan desa; dengan wilayah –yang meminjang istilah adik saya—‘’cukup untuk rute gerak jalan 17 Agustusan’’; dan berpenduduk cukup padat –berkisar kurang 150.000 jiwa.

Apa sumber ekonomi utama Kota Kotamobagu? Pertanian? Komoditasnya apa dan lahannya di mana? Usaha kecil dan menengah? Selain kacang goyang dan Kopi Kotamobagu, apakah ada usaha skala kecil-menengah lain yang bisa kita sebutkan? Jasa? Jasa apa?

Jadi, menurut hemat saya, yang mulia calon kandidat barangkali sekadar salah makan dan keracunan ikan lolosi saat diwawancarai wartawan. Sebab saya juga tidak yakin kalau yang bersangkutan paham apa itu konsep ekonomi kerakyatan.

Apakah pula ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah konsep ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat (apapun bentuk praktisnya); atau konsep ekonomi yang bertumpu pada kemampuan dasar rakyat di satu wilayah tertentu, yang akan didorong dan dikembangkan hingga menjadi kekuatan utama penopang kesejahteraan mereka?

Asal bicara konsep ekonomi kerakyatan itu, menurut saya, sama ngawurnya dengan cita-cita yang dicanangkan Pjs Walikota Kota Kotamobagu beberapa waktu lalu, yang akan menjadikan kota ini sebagai kota pendidikan dan jasa. Dari berbagai sisi dan sudut, cita-cita itu bukan sekadar mimpi di siang bolong; tetapi lamunan yang keterlaluan.

Apa pra syarat sebuah kota, apalagi sekecil Kota kotamobagu, bisa didorong menjadi kota pendidikan dan jasa? Bukan sekadar infrastruktur, yang dengan kapital besar bisa segera dibangun dalam beberapa tahun ke depan; atau sumber daya manusia (SDM) yang bisa dibajak atau disediakan dengan mengirim sebanyak mungkin ‘’orang Kota’’ studi S2 dan S3. Ada hal yang lebih filosofis dan subtantif, yang bisa disederhanakan dengan pertanyaan: apakah kultural masyarakat Kota Kotamobagu secara historis menyiapkan dirinya untuk menjadikan kotanya kota pendidikan?

Pendidikan bukanlah sebuah proses belajar-mengajar saja; melainkan atmosfir utuh, yang mencakup dan melingkupi seluruh proses dan jejaringnya. Dengan SD kualitas kota kecil, SMP dan SMU yang kurang lebih sama; satu akademi swasta; dan dua Perguruan Tinggi (PT) swasta yang lebih sibuk bersikutat dengan dana operasional, apa yang diharapkan? Belum lagi pra syarat normatif lain sebagaimana yang lazim dibutuhkan oleh komunitas terdidik dan ingin terdidik semisal meseum, galeri, teater, laboratorium, dan tentu toko buku yang lengkap. Termasuk pula jaringan koneksi internet cepat, mengingat pendidikan dan teknologi di zaman ini adalah kembar siam yang tidak bisa dipisahkan lagi.

Mungkin Kota Kotamobagu memang bisa jadi kota pendidikan, tetapi di era entah kapan; pun di saat itu anggap saja Singapura sudah habis ditelan tsunami, Yogyakarta tidak ada lagi, atau yang paling terdekat Manado sudah menutup semua PT dan universitas yang ada.

Lalu kota jasa? Sekali lagi, jasa apa? Kalau kita bicara jasa yang paling cepat mampu membangkitkan ekonomi sebuah kota, maka jasa keuangan dan moneterlah itu. Berapa banyak bank yang ada di Kota Kotamobagu? Dengan jumlah uang berapa yang berputar? Kalau mau lebih disederhanakan lagi, apakah ada pakar ekonomi dan keuangan yang mau mengorbankan dirinya untuk datang ke Kota Kotamobagu untuk memulai karir dan usahanya?

Dengan ekonomi yang kurang lebih bertumpu hanya pada anggaran pemerintah (terutama gaji PNS dan proyek-proyek pemerintah), retail skala kecil, dan jasa transportasi rakyat (hitung saja berapa besar jumlah bentor yang beroperasi), sungguh dibutuhkan akal sehat dan kewarasan untuk membangun Kota Kotamobagu. Dua hal inilah yang tidak saya lihat hari-hari terakhir ini, di saat begitu banyak orang yang berkeinginan menjadi pemimpin di kota ini. Yang saya kuatir, alih-alih menjadi pemimpin, mereka yang sibuk menebar poster dan stiker bergambar sosok dengan jas atau jaket kulit mengkilap, hanya akan membawa masyarakat menjadi gerombolan pemimpi.

Galibnya pengkritik, bagaimana bila saya dikritik dan ditanyai konsep membangun Kota Kotamobagu? Tentu pengkritik yang baik harus punya solusi. Sayangnya saya tidak akan mengubar konsep dan solusi itu, mengingat ada budaya buruk lain yang berkembang di kalangan mereka yang menganggap dirinya layak jadi pemimpin di Bolaang Mongondow: meniru tanpa berpikir, yang hasilnya bahkan lebih buruk dari yang ditiru.

Buktinya, karena di Pilkada sebelumnya di permukaan poster, stiker, bagi-bagi hadiah dan uang, serta menyanyi di pesta pernikahan adalah cara kampanya yang dianggap efektif; semua calon kandidat di Pilwako Kota Kotamobagu kini beramai-ramai melakukan hal yang sama. Tanpa inovasi, modifikasi, atau sentuhan kreatif.

Apa iya kota ini harus dibangun dengan cara yang tidak kreatif, sementara modal terbesar peradaban manusia saat ini justru adalah kekayaan intelektual?***