Ditulis pada 12 Mei 2008, tulisan ini pernah dipublikasi oleh Harian Manado Post --hari dan tanggalnya masih ditelusuri lagi.
TERTAWA konon bisa membuat seseorang panjang umur.
Kalau Anda cukup punya sense of humor, mau memahami konteks lokal, dan ingin tertawa tak putus-putus, maka datanglah ke Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Saya jamin akan sangat menggairahkan. Tidak kalah dengan komedi konyol Mr Bean yang dimainkan Rowan Atkinson.
Bedanya, di Bolmong komedinya boleh dibilang high level-high tension karena aktor-aktor dan artisnya tak lain para politikus lokal papan atas dan orang-orang tua yang harusnya dipanuti sebab kebijakan dan kebijaksanaanya. Mereka yang mestinya jadi mercu suar bagi akal sehat dan kewarasan.
Salah satu contoh renyah adalah pentas komedi pengukuhan gelar (katanya) adat ‘’Boki Kolano Inta Nolintak Kon Totabuan’’ pada Bupati Bolmong, Marlina Moha Siahaan, oleh (katanya lagi) Lembaga Adat Bolmong yang dihelat di Lapangan Kotamobagu, Rabu, 9 Mei 2007. Dalam perspektif orang Mongondow yang hanya sedikit memahami adat, tradisi, dan budaya Mongondow, acara itu sungguh mampu membuat saya terbahak-bahak. Apalagi setelah tahu siapa yang memberi anugerah; pun bagaimana DPR menyiapkan pula SK untuk gelar yang lain, ‘’Bunda Pembaharu Pembangunan Totabuan’’. Seram sekali!
Apanya yang lucu?
Pertama, gelar ‘’boki’’ yang dianugerahkan. Orang Mongondow yang masih menggunakan bahasa Mongondow di kesehariannya tahu persis ‘’boki’’ berarti permasuri atau istri raja. Dengan memberi gelar ‘’boki’’ maka secara otomatis mendudukkan suami sang penerima gelar sebagai ‘’tuang raja’’. Artinya, otomatis pula sesungguhnya yang berkuasa adalah ‘’Raja Syamsudin K Moha’’ yang dikenal umum sebagai suami Bupati Bolmong.
Dalam sejarah Bolmong setahu saya yang berkuasa adalah ‘’raja’’, bukan ‘’ratu’’; karena budaya Mongondow, dalam konteks kerajaan, bersifat patriaki. Untuk itu selamat untuk ‘’tuang raja’’ yang menerima daulat berkuasa! Tanpa ‘’tuang raja’’, ‘’boki’’ ibarat sandal tanpa pasangan.
Logika keliru ‘’gelar adat’’ itu mengingatkan saya pada pemberian gelar berbahasa Mongondow yang pernah dilakukan pada salah seorang tokoh penting di Sulut. Lucunya, setelah penganugerahan dilakukan barulah para pemberi sadar bahwa gelar tersebut galibnya diberikan pada sangadi (kepala desa). Agar tak menjadi aib, jalan keluarnya gelar tersebut diimbuhi kata baru yang berarti ‘’besar’’.
Andai yang menerima paham kebudayaan Mongondow, pasti tersinggung berat, sebab tetap saja artinya hanya berubah dari ‘’kepala desa’’ menjadi ‘’kepala desa besar’’.
Kejadian itu sama lucunya dengan penamaan Lapangan Kotamobagu (yang hingga kini tanpa malu belum juga dikoreksi) menjadi Boki Hotinimbang. Orang Mongondow tahu bahwa Hotinimbang bukanlah ‘’boki’’, melainkan dipaksa-paksakan menjadi ‘’boki’’ dengan kemauan dan keputusan politik dari mereka yang merasa sedang berkuasa.
Kedua, Lembaga Adat Bolmong. Ini institusi apa? Siapa yang memilih dan memutuskan bahwa orang-orang yang duduk di dalamnya adalah penjaga ‘’aturan-aturan, moral, dan etika’’ Mongondow? Saya yakin tidak ada satu pun surat atau kesepakatan yang mentahbiskan orang-orang itu sebagai representasi orang Mongondow dalam urusan peradatan, kecuali bahwa mereka ge-er dan merasa penting saja.
Tokoh adat, bagi orang Mongondow, selalu berasal dari pengakuan yang didapat bukan karena penunjukkan, melainkan proses panjang yang diuji dari kebijakan dan kebijaksaan. Tokoh adat adalah pengakuan tanpa suara. Tanpa sertifikat dan pelembagaan. Termasuk tidak diangkat dengan SK Bupati atau SK DPR. Dan, tidak berhak memberi gelar semacam ‘’boki’’.
Bahwa kemudian ada sekelompok orang yang merasa mengerti adat, mengklaim sebagai ‘’tokoh adat’’ --karena politisasi terhadap segala hal--, saya tidak ambil pusing. Tapi tolong untuk tidak mengatas-namakan orang Mongondow, apalagi untuk sesuatu yang amat sangat keliru.
Terlebih lembaga tersebut ternyata diketuai Bupati Bolmong sendiri, sang penerima gelar. Narsis betul.
Lagipula keturunan Raja Bolmong terakhir masihlah ada. Dari aspek tradisi dan budaya Mongondow, sebagai bentuk penghormatan terhadap adat mo o-aheran, pernahkah mereka ditanyai –atau minimal diinformasikan?
Ketiga, apa itu adat, tradisi, dan budaya? Tampaknya orang-orang di Lembaga Adat Bolmong mesti mengundang mahasiswa Bolmong yang studi ilmu sosial agar mereka paham apa itu adat, tradisi, dan budaya. Ini agar mereka sadar bahwa feodalisme sudah berakhir berpuluh tahun yang lalu (dan yang mengakhiri justru Raja terakhir yang dengan sukarela melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh tradisi dan kebudayaan Mongondow). Dan bahwa gelar ‘’boki’’ atau ‘’bua’’ adalah produk budaya, tradisi yang melembaga, dan bukan adat.
Adat Mongondow yang sesungguhnya adalah menghormati kepantasan, tahu malu, tahu diri, tahu tempat, dan nilai-nilai luhur sejenis. Gelar ‘’boki’’ di zaman ketika keturunan Raja pun sudah tidak petantang-petenteng dengan darah birunya, sungguh diluar kepantasan dan hanya patut diapresiasi sebagai lakon komedi.
Yang saya takutkan –dan ini bukan dengan niat tidak beradat--, jangan-jangan yang disebut sebagai Lembaga Adat Bolmong hanya sekumpulan orang yang sedang mengingau.
Keempat, (dan ini tak kalah gawat) DPR Bolmong turut pula mengarang gelar ‘’Bunda Pembaharu Pembangunan Totabuan’’, lengkap dengan SK-nya. Rupanya para anggota DPR itu terlalu banyak menonton sinetron dan infotaiment yang banyak ditaburi bunda-bundaan --termasuk Bunda Dorce-- hingga perlu menambah satu bunda lagi di Indonesia.
Bunda memang kata yang imajinatif ketika dilekatkan pada Bunda Maria (Ibunda Nabi Isa –Yesus Kristus dalam kepercayaan Kristen) atau Bunda Teresa yang kerja sosialnya di India menjadi salah satu ekspresi kemanusiaan terbesar di abad 20. Bupati Bolmong tentu tidak sekelas dan setanding dua wanita luar biasa ini. Maka rasionalisasi satu-satunya adalah ‘’Bunda Pembaharuan Pembangunan Totabuan’’ kurang lebih sama dengan Bunda Dorce.
Coba, apa fakta yang bisa diajukan oleh DPR hingga gelar ajaib itu perlu dilegitimasi secara politik lewat SK? Apa capaian monumental dari Bupati Bolmong saat ini, kecuali memberi nama lapangan, tugu, dan menghabiskan miliaran rupiah untuk Persibom? Apa yang diperbaharui di Bolmong selama enam tahun terakhir? Kalau jalan-jalan penuh lobang, sekolah banyak yang reot dan kekurangan guru, Puskesmas-Puskesmas kumuh dan mengundang iba, dianggap sebagai pembaharu pembangunan, kenapa tidak sekalian DPR Bolmong juga memberi gelar pada Flinstone?
Kecuali kalau ukurannya adalah rumah para politikus dan pejabat yang makin mentereng serta mobil dinas mengkilap. Atau DPR Bolmong sedang ingin mengganti mobil baru dan mendapat tambahan tunjangan, seperti modus biasa yang selalu dimainkan bila sedang ‘’ada maunya’’?
Bila pemekaran yang dijadikan tolak ukur, mestinya Presiden RI dan Mendagri yang lebih pantas diberi anugerah. Toh bukan Bupati yang menanda-tangani SK pemekaran. Jangan lupa pula ‘’tragedi map kuning’’ yang pernah menjadi pengganjal upaya pemekaran yang sudah diinisiasi oleh banyak tokoh, termasuk oleh Bupati-Bupati terdahulu.
Apakah terpikirkan oleh para anggota DPR bila satu saat Bupati Bolmong ternyata pernah khilaf lalu diserat ke meja hijau, apakah gelarnya bakal direvisi?
Begitulah, saya bangga menjadi orang Mongondow karena orang-orang yang seharusnya jadi panutan dengan sekurela berperan sebagai badut. Kita pun boleh terbahak-bahak tanpa takut ancaman itu-itung (menguning seperti kunyit, menghitam bagai arang) atau sumpah-sumpah tua sejenis.
Bukankah belum ada hukum dan adat di Bolmong yang melarang orang tertawa?***
Kamis, 06 Maret 2008
Sabtu, 16 Februari 2008
Kota Bukan Ini, Bukan Itu
SEORANG birokrat asal Bolmong yang berkarir di daerah lain mencalonkan diri sebagai kandidat Walikota atau Wakil Walikota Kota Kotamobagu. Demi pencalonan itu, dengan percaya diri sang calon kandidat mengusung konsep ekonomi kerakyatan.
Melalui konsep itu, katanya (yang saya baca di edisi online satu harian yang terbit di Manado), Kota Kotamobagu akan dibangun demi kesejahteraan masyarakatnya.
Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive dari Jared Diamond (Peguin Books, 2005) yang ada di panggkuan saya nyaris jatuh membaca pernyataan itu. Masa depan orang banyak di Kota Kotamobagu diselamatkan dengan ekonomi kerakyatan? Dari mana pikiran ajaib itu mampir di kepala yang mulia calon kandidat? Apakah yang bersangkutan sekadar keseleo lidah? Latah ber-ekonomi kerakyat-an karena dua kata ini kedengaran keren dan kerap diucapkan di mana-mana? Sekadar jualan politik? Atau karena yang bersangkutan memang paham benar apa itu ekonomi kerakyatan?
Sederetan pertanyaan itu dengan segera membentuk geografi dan monografi Kota Kotamobagu di benak saya. Tersuruk di tengah lembah Bolaang Mongondow, tanpa lapangan terbang dan pelabuhan laut, kota yang baru seumur jangung ini hanya terdiri dari empat kecematan; tak lebih dari 30 kelurahan dan desa; dengan wilayah –yang meminjang istilah adik saya—‘’cukup untuk rute gerak jalan 17 Agustusan’’; dan berpenduduk cukup padat –berkisar kurang 150.000 jiwa.
Apa sumber ekonomi utama Kota Kotamobagu? Pertanian? Komoditasnya apa dan lahannya di mana? Usaha kecil dan menengah? Selain kacang goyang dan Kopi Kotamobagu, apakah ada usaha skala kecil-menengah lain yang bisa kita sebutkan? Jasa? Jasa apa?
Jadi, menurut hemat saya, yang mulia calon kandidat barangkali sekadar salah makan dan keracunan ikan lolosi saat diwawancarai wartawan. Sebab saya juga tidak yakin kalau yang bersangkutan paham apa itu konsep ekonomi kerakyatan.
Apakah pula ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah konsep ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat (apapun bentuk praktisnya); atau konsep ekonomi yang bertumpu pada kemampuan dasar rakyat di satu wilayah tertentu, yang akan didorong dan dikembangkan hingga menjadi kekuatan utama penopang kesejahteraan mereka?
Asal bicara konsep ekonomi kerakyatan itu, menurut saya, sama ngawurnya dengan cita-cita yang dicanangkan Pjs Walikota Kota Kotamobagu beberapa waktu lalu, yang akan menjadikan kota ini sebagai kota pendidikan dan jasa. Dari berbagai sisi dan sudut, cita-cita itu bukan sekadar mimpi di siang bolong; tetapi lamunan yang keterlaluan.
Apa pra syarat sebuah kota, apalagi sekecil Kota kotamobagu, bisa didorong menjadi kota pendidikan dan jasa? Bukan sekadar infrastruktur, yang dengan kapital besar bisa segera dibangun dalam beberapa tahun ke depan; atau sumber daya manusia (SDM) yang bisa dibajak atau disediakan dengan mengirim sebanyak mungkin ‘’orang Kota’’ studi S2 dan S3. Ada hal yang lebih filosofis dan subtantif, yang bisa disederhanakan dengan pertanyaan: apakah kultural masyarakat Kota Kotamobagu secara historis menyiapkan dirinya untuk menjadikan kotanya kota pendidikan?
Pendidikan bukanlah sebuah proses belajar-mengajar saja; melainkan atmosfir utuh, yang mencakup dan melingkupi seluruh proses dan jejaringnya. Dengan SD kualitas kota kecil, SMP dan SMU yang kurang lebih sama; satu akademi swasta; dan dua Perguruan Tinggi (PT) swasta yang lebih sibuk bersikutat dengan dana operasional, apa yang diharapkan? Belum lagi pra syarat normatif lain sebagaimana yang lazim dibutuhkan oleh komunitas terdidik dan ingin terdidik semisal meseum, galeri, teater, laboratorium, dan tentu toko buku yang lengkap. Termasuk pula jaringan koneksi internet cepat, mengingat pendidikan dan teknologi di zaman ini adalah kembar siam yang tidak bisa dipisahkan lagi.
Mungkin Kota Kotamobagu memang bisa jadi kota pendidikan, tetapi di era entah kapan; pun di saat itu anggap saja Singapura sudah habis ditelan tsunami, Yogyakarta tidak ada lagi, atau yang paling terdekat Manado sudah menutup semua PT dan universitas yang ada.
Lalu kota jasa? Sekali lagi, jasa apa? Kalau kita bicara jasa yang paling cepat mampu membangkitkan ekonomi sebuah kota, maka jasa keuangan dan moneterlah itu. Berapa banyak bank yang ada di Kota Kotamobagu? Dengan jumlah uang berapa yang berputar? Kalau mau lebih disederhanakan lagi, apakah ada pakar ekonomi dan keuangan yang mau mengorbankan dirinya untuk datang ke Kota Kotamobagu untuk memulai karir dan usahanya?
Dengan ekonomi yang kurang lebih bertumpu hanya pada anggaran pemerintah (terutama gaji PNS dan proyek-proyek pemerintah), retail skala kecil, dan jasa transportasi rakyat (hitung saja berapa besar jumlah bentor yang beroperasi), sungguh dibutuhkan akal sehat dan kewarasan untuk membangun Kota Kotamobagu. Dua hal inilah yang tidak saya lihat hari-hari terakhir ini, di saat begitu banyak orang yang berkeinginan menjadi pemimpin di kota ini. Yang saya kuatir, alih-alih menjadi pemimpin, mereka yang sibuk menebar poster dan stiker bergambar sosok dengan jas atau jaket kulit mengkilap, hanya akan membawa masyarakat menjadi gerombolan pemimpi.
Galibnya pengkritik, bagaimana bila saya dikritik dan ditanyai konsep membangun Kota Kotamobagu? Tentu pengkritik yang baik harus punya solusi. Sayangnya saya tidak akan mengubar konsep dan solusi itu, mengingat ada budaya buruk lain yang berkembang di kalangan mereka yang menganggap dirinya layak jadi pemimpin di Bolaang Mongondow: meniru tanpa berpikir, yang hasilnya bahkan lebih buruk dari yang ditiru.
Buktinya, karena di Pilkada sebelumnya di permukaan poster, stiker, bagi-bagi hadiah dan uang, serta menyanyi di pesta pernikahan adalah cara kampanya yang dianggap efektif; semua calon kandidat di Pilwako Kota Kotamobagu kini beramai-ramai melakukan hal yang sama. Tanpa inovasi, modifikasi, atau sentuhan kreatif.
Apa iya kota ini harus dibangun dengan cara yang tidak kreatif, sementara modal terbesar peradaban manusia saat ini justru adalah kekayaan intelektual?***
Melalui konsep itu, katanya (yang saya baca di edisi online satu harian yang terbit di Manado), Kota Kotamobagu akan dibangun demi kesejahteraan masyarakatnya.
Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive dari Jared Diamond (Peguin Books, 2005) yang ada di panggkuan saya nyaris jatuh membaca pernyataan itu. Masa depan orang banyak di Kota Kotamobagu diselamatkan dengan ekonomi kerakyatan? Dari mana pikiran ajaib itu mampir di kepala yang mulia calon kandidat? Apakah yang bersangkutan sekadar keseleo lidah? Latah ber-ekonomi kerakyat-an karena dua kata ini kedengaran keren dan kerap diucapkan di mana-mana? Sekadar jualan politik? Atau karena yang bersangkutan memang paham benar apa itu ekonomi kerakyatan?
Sederetan pertanyaan itu dengan segera membentuk geografi dan monografi Kota Kotamobagu di benak saya. Tersuruk di tengah lembah Bolaang Mongondow, tanpa lapangan terbang dan pelabuhan laut, kota yang baru seumur jangung ini hanya terdiri dari empat kecematan; tak lebih dari 30 kelurahan dan desa; dengan wilayah –yang meminjang istilah adik saya—‘’cukup untuk rute gerak jalan 17 Agustusan’’; dan berpenduduk cukup padat –berkisar kurang 150.000 jiwa.
Apa sumber ekonomi utama Kota Kotamobagu? Pertanian? Komoditasnya apa dan lahannya di mana? Usaha kecil dan menengah? Selain kacang goyang dan Kopi Kotamobagu, apakah ada usaha skala kecil-menengah lain yang bisa kita sebutkan? Jasa? Jasa apa?
Jadi, menurut hemat saya, yang mulia calon kandidat barangkali sekadar salah makan dan keracunan ikan lolosi saat diwawancarai wartawan. Sebab saya juga tidak yakin kalau yang bersangkutan paham apa itu konsep ekonomi kerakyatan.
Apakah pula ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah konsep ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat (apapun bentuk praktisnya); atau konsep ekonomi yang bertumpu pada kemampuan dasar rakyat di satu wilayah tertentu, yang akan didorong dan dikembangkan hingga menjadi kekuatan utama penopang kesejahteraan mereka?
Asal bicara konsep ekonomi kerakyatan itu, menurut saya, sama ngawurnya dengan cita-cita yang dicanangkan Pjs Walikota Kota Kotamobagu beberapa waktu lalu, yang akan menjadikan kota ini sebagai kota pendidikan dan jasa. Dari berbagai sisi dan sudut, cita-cita itu bukan sekadar mimpi di siang bolong; tetapi lamunan yang keterlaluan.
Apa pra syarat sebuah kota, apalagi sekecil Kota kotamobagu, bisa didorong menjadi kota pendidikan dan jasa? Bukan sekadar infrastruktur, yang dengan kapital besar bisa segera dibangun dalam beberapa tahun ke depan; atau sumber daya manusia (SDM) yang bisa dibajak atau disediakan dengan mengirim sebanyak mungkin ‘’orang Kota’’ studi S2 dan S3. Ada hal yang lebih filosofis dan subtantif, yang bisa disederhanakan dengan pertanyaan: apakah kultural masyarakat Kota Kotamobagu secara historis menyiapkan dirinya untuk menjadikan kotanya kota pendidikan?
Pendidikan bukanlah sebuah proses belajar-mengajar saja; melainkan atmosfir utuh, yang mencakup dan melingkupi seluruh proses dan jejaringnya. Dengan SD kualitas kota kecil, SMP dan SMU yang kurang lebih sama; satu akademi swasta; dan dua Perguruan Tinggi (PT) swasta yang lebih sibuk bersikutat dengan dana operasional, apa yang diharapkan? Belum lagi pra syarat normatif lain sebagaimana yang lazim dibutuhkan oleh komunitas terdidik dan ingin terdidik semisal meseum, galeri, teater, laboratorium, dan tentu toko buku yang lengkap. Termasuk pula jaringan koneksi internet cepat, mengingat pendidikan dan teknologi di zaman ini adalah kembar siam yang tidak bisa dipisahkan lagi.
Mungkin Kota Kotamobagu memang bisa jadi kota pendidikan, tetapi di era entah kapan; pun di saat itu anggap saja Singapura sudah habis ditelan tsunami, Yogyakarta tidak ada lagi, atau yang paling terdekat Manado sudah menutup semua PT dan universitas yang ada.
Lalu kota jasa? Sekali lagi, jasa apa? Kalau kita bicara jasa yang paling cepat mampu membangkitkan ekonomi sebuah kota, maka jasa keuangan dan moneterlah itu. Berapa banyak bank yang ada di Kota Kotamobagu? Dengan jumlah uang berapa yang berputar? Kalau mau lebih disederhanakan lagi, apakah ada pakar ekonomi dan keuangan yang mau mengorbankan dirinya untuk datang ke Kota Kotamobagu untuk memulai karir dan usahanya?
Dengan ekonomi yang kurang lebih bertumpu hanya pada anggaran pemerintah (terutama gaji PNS dan proyek-proyek pemerintah), retail skala kecil, dan jasa transportasi rakyat (hitung saja berapa besar jumlah bentor yang beroperasi), sungguh dibutuhkan akal sehat dan kewarasan untuk membangun Kota Kotamobagu. Dua hal inilah yang tidak saya lihat hari-hari terakhir ini, di saat begitu banyak orang yang berkeinginan menjadi pemimpin di kota ini. Yang saya kuatir, alih-alih menjadi pemimpin, mereka yang sibuk menebar poster dan stiker bergambar sosok dengan jas atau jaket kulit mengkilap, hanya akan membawa masyarakat menjadi gerombolan pemimpi.
Galibnya pengkritik, bagaimana bila saya dikritik dan ditanyai konsep membangun Kota Kotamobagu? Tentu pengkritik yang baik harus punya solusi. Sayangnya saya tidak akan mengubar konsep dan solusi itu, mengingat ada budaya buruk lain yang berkembang di kalangan mereka yang menganggap dirinya layak jadi pemimpin di Bolaang Mongondow: meniru tanpa berpikir, yang hasilnya bahkan lebih buruk dari yang ditiru.
Buktinya, karena di Pilkada sebelumnya di permukaan poster, stiker, bagi-bagi hadiah dan uang, serta menyanyi di pesta pernikahan adalah cara kampanya yang dianggap efektif; semua calon kandidat di Pilwako Kota Kotamobagu kini beramai-ramai melakukan hal yang sama. Tanpa inovasi, modifikasi, atau sentuhan kreatif.
Apa iya kota ini harus dibangun dengan cara yang tidak kreatif, sementara modal terbesar peradaban manusia saat ini justru adalah kekayaan intelektual?***
Musim Politik pun Tiba
EMAIL itu tiba subuh hari ini, Sabtu, 16 Februari 2008. Dan menjadi email pertama yang menerobos BlackBerry saya di pagi yang dingin. Pengirimnya, adik ketiga yang kini berkeluarga, bekerja, dan bermukim di Perancis.
Bagi khalayak di luar perkakak-beradikkan kami, isi email-nya tentu sama sekali tak berguna. Tidak pula ada relevansinya dengan sosio-ekonomi-politik kontemporer; apalagi hajat hidup orang banyak. Sebab isinya cuma tukar-kisah dan rindu-merindui antar keluarga. Sejauh apapun dia dan keluarga Perancis-nya (adik saya menikah dengan perempuan Perancis dan kini mereka punya dua anak hasil kolaborasi Mongondow-Perancis –yang artinya: putih, bermata coklat-kebiruan, rambut pirang, dan Alhamdulillah berhidung Mongondow yang mirip tomat), kabar kecil selalu menjadi pembicaraan panjang-pendek.
Kali ini cerita yang dipertukarkan adalah musim muntah. Apakah gerangan? Apa orang di Perancis, khususnya di kota tempat mereka bermukim, tak punya hobi lain hingga muntah dijadikan musim? Bukankah lebih baik kalau ada musim makan-makan; musim ketawa; musim banyak duit; atau sejenisnya, ketimbang musim muntah; apalagi musim tidak punya duit. Kesengsaraanlah yang terbayang-bayang.
Apa musabab musim aneh itu, entahlah, karena saya masih menunggu email berikutnya yang berisi penjelasan scientific dan mustahak dari perkara musim muntah ini. Yang jelas menurut email-nya, mereka anak-beranak, para tetangga, dan orang sekota, tidak asing dengan musim muntah ini di bulan-bulan tertentu.
Namun, email itu menyadarkan saya pada satu musim yang sekarang sedang berlangsung di Kota Kotamobagu: musim politik; yang dimanifestasikan lewat tim sukses, spanduk, poster, stiker, lagu, pidato, pos komando (Posko), dan fans club; yang celakanya bagi orang-orang tertentu diiringi komplikasi berat seperti terkaget-kaget, mudah naik darah, rasa muntah, sakit mata, sakit kepala, dan gatal-gatal yang tak terpetakan.
Begitu hebatnya fenomena seperti spanduk, stiker, dan Posko, sampai-sampai hanya sekitar lima tempatlah yang mungkin tidak dijamah oleh alat kampanye politik ini: patung di taman samping BRI, mesjid, gereja, pura (setahu saya ada satu pura di Jalan Amal), dan kuburan. Bahkan patung Bogani di Kotabangon pun sudah dilekati stiker para politikus dan mereka yang merasa pantas jadi calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu.
Saya ikut menyumbang musim ini lewat meng-iyakan beberapa spanduk berkaitan dengan Pilwakot Kota Kotamobagu. Untunglah, setelah istigfar, saya sadar untuk tidak membuat orang lain sengsara karena ke-ge er-an saya ikut-ikutan meramaikan musim politik di Kota Kotamobagu. Maka, dengan kesadaran penuh, saya memutuskan meminta adik-adik dan sedulur berhenti membuat spanduk; apalagi poster, stiker, Posko, atau fans club. Malu rasanya merasa penting di saat semua orang merasa lebih penting, lebih mampu, mampuni, ganteng, gagah, cerdas, dan kapabel.
Walau, sesungguhnya dibanding semua yang punya perasaan itu; rasanya saya tidak kurang penting –paling tidak untuk sanak-kerabat dan kawan-kawan--, mampu (toh saya bukan pemain kandang), mampuni (bisalah diuji dengan debat serta fit and proper test), ganteng (setidaknya saya masih muda dan sedang segar-segarnya), gagah (cobalah foto saya disandingkan dengan Brad Pitt, kurang lebih sama gagahnya); cerdas (yang satu ini, percayalah, hanya perasaan dan klaim pribadi), dan tentu kapabel (memimpin masyarakat Kota Kotamobagu yang umumnya terdidik, tidak membutuhkan lebih dari niat baik, kejujuran, dan tim yang solid).
Ge er (lengkapnya gede rasa, yang artinya ‘’perasaan penting semata’’) boleh-boleh saja, tetapi ke-ge er-an tentu harus dikontrol dengan kesadaran dan rasa malu.
Namun, kesadaran dan rasa malu itu pulalah yang membuat saya tergolong orang yang terkena komplikasi terkaget-kaget, mudah naik darah, rasa muntah, sakit mata, sakit kepala, dan gatal-gatal. Saya terkaget-kaget melihat begitu banyak orang yang merasa pantas, mampu, dan harus jadi calon Walikota dan Wawali. Yang dengan gagah berani maju (lengkap dengan menyebar SMS untuk dukungan), tanpa menakar apakah keinginan itu pantas dan patut.
Saya jadi mudah naik darah, karena spanduk, poster, stiker, poster dan segala pernak-pernik musim politik itu berisi kalimat dan gambar yang rasanya aneh dan ajaib. Apa lucunya melihat para politikus dengan aneka pose terpampang di mana-mana? Saya merasa ingin muntah karena klaim-klaim yang bersiliweran sesungguhnya jauh dari konteks keinginan membangun Kota Kotamobagu. Sebaliknya, menunjukkan bahwa sejumlah orang yang ge er itu memang mengejar kursi semata.
Dan segala spanduk, poster, dan stiker, ya Allah, benar-benar menyakiti mata. Demikian pula, lagu-lagu dan pidato yang dikumandangkan –bahkan di upacara kematian— sungguh membuat kepala berdenyut-denyut. Pun, akibat dari bersemangatnya pada calon kandidat, tim sukses, fans club, dan simpatisan, membuat tak cukup rasanya hanya menggaruk kepala, dada, tangan, atau kaki.
Rupa-rupa sengsara itu sungguh menyakitkan.
Itu sebabnya, mungkin memang lebih baik musim muntah saja seperti yang dialami adik saya; ketimbang musim politik seperti di Kota Kotamobagu saat ini. Terus-terang, diam-diam saya iri padanya.***
Bagi khalayak di luar perkakak-beradikkan kami, isi email-nya tentu sama sekali tak berguna. Tidak pula ada relevansinya dengan sosio-ekonomi-politik kontemporer; apalagi hajat hidup orang banyak. Sebab isinya cuma tukar-kisah dan rindu-merindui antar keluarga. Sejauh apapun dia dan keluarga Perancis-nya (adik saya menikah dengan perempuan Perancis dan kini mereka punya dua anak hasil kolaborasi Mongondow-Perancis –yang artinya: putih, bermata coklat-kebiruan, rambut pirang, dan Alhamdulillah berhidung Mongondow yang mirip tomat), kabar kecil selalu menjadi pembicaraan panjang-pendek.
Kali ini cerita yang dipertukarkan adalah musim muntah. Apakah gerangan? Apa orang di Perancis, khususnya di kota tempat mereka bermukim, tak punya hobi lain hingga muntah dijadikan musim? Bukankah lebih baik kalau ada musim makan-makan; musim ketawa; musim banyak duit; atau sejenisnya, ketimbang musim muntah; apalagi musim tidak punya duit. Kesengsaraanlah yang terbayang-bayang.
Apa musabab musim aneh itu, entahlah, karena saya masih menunggu email berikutnya yang berisi penjelasan scientific dan mustahak dari perkara musim muntah ini. Yang jelas menurut email-nya, mereka anak-beranak, para tetangga, dan orang sekota, tidak asing dengan musim muntah ini di bulan-bulan tertentu.
Namun, email itu menyadarkan saya pada satu musim yang sekarang sedang berlangsung di Kota Kotamobagu: musim politik; yang dimanifestasikan lewat tim sukses, spanduk, poster, stiker, lagu, pidato, pos komando (Posko), dan fans club; yang celakanya bagi orang-orang tertentu diiringi komplikasi berat seperti terkaget-kaget, mudah naik darah, rasa muntah, sakit mata, sakit kepala, dan gatal-gatal yang tak terpetakan.
Begitu hebatnya fenomena seperti spanduk, stiker, dan Posko, sampai-sampai hanya sekitar lima tempatlah yang mungkin tidak dijamah oleh alat kampanye politik ini: patung di taman samping BRI, mesjid, gereja, pura (setahu saya ada satu pura di Jalan Amal), dan kuburan. Bahkan patung Bogani di Kotabangon pun sudah dilekati stiker para politikus dan mereka yang merasa pantas jadi calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu.
Saya ikut menyumbang musim ini lewat meng-iyakan beberapa spanduk berkaitan dengan Pilwakot Kota Kotamobagu. Untunglah, setelah istigfar, saya sadar untuk tidak membuat orang lain sengsara karena ke-ge er-an saya ikut-ikutan meramaikan musim politik di Kota Kotamobagu. Maka, dengan kesadaran penuh, saya memutuskan meminta adik-adik dan sedulur berhenti membuat spanduk; apalagi poster, stiker, Posko, atau fans club. Malu rasanya merasa penting di saat semua orang merasa lebih penting, lebih mampu, mampuni, ganteng, gagah, cerdas, dan kapabel.
Walau, sesungguhnya dibanding semua yang punya perasaan itu; rasanya saya tidak kurang penting –paling tidak untuk sanak-kerabat dan kawan-kawan--, mampu (toh saya bukan pemain kandang), mampuni (bisalah diuji dengan debat serta fit and proper test), ganteng (setidaknya saya masih muda dan sedang segar-segarnya), gagah (cobalah foto saya disandingkan dengan Brad Pitt, kurang lebih sama gagahnya); cerdas (yang satu ini, percayalah, hanya perasaan dan klaim pribadi), dan tentu kapabel (memimpin masyarakat Kota Kotamobagu yang umumnya terdidik, tidak membutuhkan lebih dari niat baik, kejujuran, dan tim yang solid).
Ge er (lengkapnya gede rasa, yang artinya ‘’perasaan penting semata’’) boleh-boleh saja, tetapi ke-ge er-an tentu harus dikontrol dengan kesadaran dan rasa malu.
Namun, kesadaran dan rasa malu itu pulalah yang membuat saya tergolong orang yang terkena komplikasi terkaget-kaget, mudah naik darah, rasa muntah, sakit mata, sakit kepala, dan gatal-gatal. Saya terkaget-kaget melihat begitu banyak orang yang merasa pantas, mampu, dan harus jadi calon Walikota dan Wawali. Yang dengan gagah berani maju (lengkap dengan menyebar SMS untuk dukungan), tanpa menakar apakah keinginan itu pantas dan patut.
Saya jadi mudah naik darah, karena spanduk, poster, stiker, poster dan segala pernak-pernik musim politik itu berisi kalimat dan gambar yang rasanya aneh dan ajaib. Apa lucunya melihat para politikus dengan aneka pose terpampang di mana-mana? Saya merasa ingin muntah karena klaim-klaim yang bersiliweran sesungguhnya jauh dari konteks keinginan membangun Kota Kotamobagu. Sebaliknya, menunjukkan bahwa sejumlah orang yang ge er itu memang mengejar kursi semata.
Dan segala spanduk, poster, dan stiker, ya Allah, benar-benar menyakiti mata. Demikian pula, lagu-lagu dan pidato yang dikumandangkan –bahkan di upacara kematian— sungguh membuat kepala berdenyut-denyut. Pun, akibat dari bersemangatnya pada calon kandidat, tim sukses, fans club, dan simpatisan, membuat tak cukup rasanya hanya menggaruk kepala, dada, tangan, atau kaki.
Rupa-rupa sengsara itu sungguh menyakitkan.
Itu sebabnya, mungkin memang lebih baik musim muntah saja seperti yang dialami adik saya; ketimbang musim politik seperti di Kota Kotamobagu saat ini. Terus-terang, diam-diam saya iri padanya.***
Langganan:
Postingan (Atom)
