SEORANG birokrat asal Bolmong yang berkarir di daerah lain mencalonkan diri sebagai kandidat Walikota atau Wakil Walikota Kota Kotamobagu. Demi pencalonan itu, dengan percaya diri sang calon kandidat mengusung konsep ekonomi kerakyatan.
Melalui konsep itu, katanya (yang saya baca di edisi online satu harian yang terbit di Manado), Kota Kotamobagu akan dibangun demi kesejahteraan masyarakatnya.
Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive dari Jared Diamond (Peguin Books, 2005) yang ada di panggkuan saya nyaris jatuh membaca pernyataan itu. Masa depan orang banyak di Kota Kotamobagu diselamatkan dengan ekonomi kerakyatan? Dari mana pikiran ajaib itu mampir di kepala yang mulia calon kandidat? Apakah yang bersangkutan sekadar keseleo lidah? Latah ber-ekonomi kerakyat-an karena dua kata ini kedengaran keren dan kerap diucapkan di mana-mana? Sekadar jualan politik? Atau karena yang bersangkutan memang paham benar apa itu ekonomi kerakyatan?
Sederetan pertanyaan itu dengan segera membentuk geografi dan monografi Kota Kotamobagu di benak saya. Tersuruk di tengah lembah Bolaang Mongondow, tanpa lapangan terbang dan pelabuhan laut, kota yang baru seumur jangung ini hanya terdiri dari empat kecematan; tak lebih dari 30 kelurahan dan desa; dengan wilayah –yang meminjang istilah adik saya—‘’cukup untuk rute gerak jalan 17 Agustusan’’; dan berpenduduk cukup padat –berkisar kurang 150.000 jiwa.
Apa sumber ekonomi utama Kota Kotamobagu? Pertanian? Komoditasnya apa dan lahannya di mana? Usaha kecil dan menengah? Selain kacang goyang dan Kopi Kotamobagu, apakah ada usaha skala kecil-menengah lain yang bisa kita sebutkan? Jasa? Jasa apa?
Jadi, menurut hemat saya, yang mulia calon kandidat barangkali sekadar salah makan dan keracunan ikan lolosi saat diwawancarai wartawan. Sebab saya juga tidak yakin kalau yang bersangkutan paham apa itu konsep ekonomi kerakyatan.
Apakah pula ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah konsep ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat (apapun bentuk praktisnya); atau konsep ekonomi yang bertumpu pada kemampuan dasar rakyat di satu wilayah tertentu, yang akan didorong dan dikembangkan hingga menjadi kekuatan utama penopang kesejahteraan mereka?
Asal bicara konsep ekonomi kerakyatan itu, menurut saya, sama ngawurnya dengan cita-cita yang dicanangkan Pjs Walikota Kota Kotamobagu beberapa waktu lalu, yang akan menjadikan kota ini sebagai kota pendidikan dan jasa. Dari berbagai sisi dan sudut, cita-cita itu bukan sekadar mimpi di siang bolong; tetapi lamunan yang keterlaluan.
Apa pra syarat sebuah kota, apalagi sekecil Kota kotamobagu, bisa didorong menjadi kota pendidikan dan jasa? Bukan sekadar infrastruktur, yang dengan kapital besar bisa segera dibangun dalam beberapa tahun ke depan; atau sumber daya manusia (SDM) yang bisa dibajak atau disediakan dengan mengirim sebanyak mungkin ‘’orang Kota’’ studi S2 dan S3. Ada hal yang lebih filosofis dan subtantif, yang bisa disederhanakan dengan pertanyaan: apakah kultural masyarakat Kota Kotamobagu secara historis menyiapkan dirinya untuk menjadikan kotanya kota pendidikan?
Pendidikan bukanlah sebuah proses belajar-mengajar saja; melainkan atmosfir utuh, yang mencakup dan melingkupi seluruh proses dan jejaringnya. Dengan SD kualitas kota kecil, SMP dan SMU yang kurang lebih sama; satu akademi swasta; dan dua Perguruan Tinggi (PT) swasta yang lebih sibuk bersikutat dengan dana operasional, apa yang diharapkan? Belum lagi pra syarat normatif lain sebagaimana yang lazim dibutuhkan oleh komunitas terdidik dan ingin terdidik semisal meseum, galeri, teater, laboratorium, dan tentu toko buku yang lengkap. Termasuk pula jaringan koneksi internet cepat, mengingat pendidikan dan teknologi di zaman ini adalah kembar siam yang tidak bisa dipisahkan lagi.
Mungkin Kota Kotamobagu memang bisa jadi kota pendidikan, tetapi di era entah kapan; pun di saat itu anggap saja Singapura sudah habis ditelan tsunami, Yogyakarta tidak ada lagi, atau yang paling terdekat Manado sudah menutup semua PT dan universitas yang ada.
Lalu kota jasa? Sekali lagi, jasa apa? Kalau kita bicara jasa yang paling cepat mampu membangkitkan ekonomi sebuah kota, maka jasa keuangan dan moneterlah itu. Berapa banyak bank yang ada di Kota Kotamobagu? Dengan jumlah uang berapa yang berputar? Kalau mau lebih disederhanakan lagi, apakah ada pakar ekonomi dan keuangan yang mau mengorbankan dirinya untuk datang ke Kota Kotamobagu untuk memulai karir dan usahanya?
Dengan ekonomi yang kurang lebih bertumpu hanya pada anggaran pemerintah (terutama gaji PNS dan proyek-proyek pemerintah), retail skala kecil, dan jasa transportasi rakyat (hitung saja berapa besar jumlah bentor yang beroperasi), sungguh dibutuhkan akal sehat dan kewarasan untuk membangun Kota Kotamobagu. Dua hal inilah yang tidak saya lihat hari-hari terakhir ini, di saat begitu banyak orang yang berkeinginan menjadi pemimpin di kota ini. Yang saya kuatir, alih-alih menjadi pemimpin, mereka yang sibuk menebar poster dan stiker bergambar sosok dengan jas atau jaket kulit mengkilap, hanya akan membawa masyarakat menjadi gerombolan pemimpi.
Galibnya pengkritik, bagaimana bila saya dikritik dan ditanyai konsep membangun Kota Kotamobagu? Tentu pengkritik yang baik harus punya solusi. Sayangnya saya tidak akan mengubar konsep dan solusi itu, mengingat ada budaya buruk lain yang berkembang di kalangan mereka yang menganggap dirinya layak jadi pemimpin di Bolaang Mongondow: meniru tanpa berpikir, yang hasilnya bahkan lebih buruk dari yang ditiru.
Buktinya, karena di Pilkada sebelumnya di permukaan poster, stiker, bagi-bagi hadiah dan uang, serta menyanyi di pesta pernikahan adalah cara kampanya yang dianggap efektif; semua calon kandidat di Pilwako Kota Kotamobagu kini beramai-ramai melakukan hal yang sama. Tanpa inovasi, modifikasi, atau sentuhan kreatif.
Apa iya kota ini harus dibangun dengan cara yang tidak kreatif, sementara modal terbesar peradaban manusia saat ini justru adalah kekayaan intelektual?***
Sabtu, 16 Februari 2008
Musim Politik pun Tiba
EMAIL itu tiba subuh hari ini, Sabtu, 16 Februari 2008. Dan menjadi email pertama yang menerobos BlackBerry saya di pagi yang dingin. Pengirimnya, adik ketiga yang kini berkeluarga, bekerja, dan bermukim di Perancis.
Bagi khalayak di luar perkakak-beradikkan kami, isi email-nya tentu sama sekali tak berguna. Tidak pula ada relevansinya dengan sosio-ekonomi-politik kontemporer; apalagi hajat hidup orang banyak. Sebab isinya cuma tukar-kisah dan rindu-merindui antar keluarga. Sejauh apapun dia dan keluarga Perancis-nya (adik saya menikah dengan perempuan Perancis dan kini mereka punya dua anak hasil kolaborasi Mongondow-Perancis –yang artinya: putih, bermata coklat-kebiruan, rambut pirang, dan Alhamdulillah berhidung Mongondow yang mirip tomat), kabar kecil selalu menjadi pembicaraan panjang-pendek.
Kali ini cerita yang dipertukarkan adalah musim muntah. Apakah gerangan? Apa orang di Perancis, khususnya di kota tempat mereka bermukim, tak punya hobi lain hingga muntah dijadikan musim? Bukankah lebih baik kalau ada musim makan-makan; musim ketawa; musim banyak duit; atau sejenisnya, ketimbang musim muntah; apalagi musim tidak punya duit. Kesengsaraanlah yang terbayang-bayang.
Apa musabab musim aneh itu, entahlah, karena saya masih menunggu email berikutnya yang berisi penjelasan scientific dan mustahak dari perkara musim muntah ini. Yang jelas menurut email-nya, mereka anak-beranak, para tetangga, dan orang sekota, tidak asing dengan musim muntah ini di bulan-bulan tertentu.
Namun, email itu menyadarkan saya pada satu musim yang sekarang sedang berlangsung di Kota Kotamobagu: musim politik; yang dimanifestasikan lewat tim sukses, spanduk, poster, stiker, lagu, pidato, pos komando (Posko), dan fans club; yang celakanya bagi orang-orang tertentu diiringi komplikasi berat seperti terkaget-kaget, mudah naik darah, rasa muntah, sakit mata, sakit kepala, dan gatal-gatal yang tak terpetakan.
Begitu hebatnya fenomena seperti spanduk, stiker, dan Posko, sampai-sampai hanya sekitar lima tempatlah yang mungkin tidak dijamah oleh alat kampanye politik ini: patung di taman samping BRI, mesjid, gereja, pura (setahu saya ada satu pura di Jalan Amal), dan kuburan. Bahkan patung Bogani di Kotabangon pun sudah dilekati stiker para politikus dan mereka yang merasa pantas jadi calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu.
Saya ikut menyumbang musim ini lewat meng-iyakan beberapa spanduk berkaitan dengan Pilwakot Kota Kotamobagu. Untunglah, setelah istigfar, saya sadar untuk tidak membuat orang lain sengsara karena ke-ge er-an saya ikut-ikutan meramaikan musim politik di Kota Kotamobagu. Maka, dengan kesadaran penuh, saya memutuskan meminta adik-adik dan sedulur berhenti membuat spanduk; apalagi poster, stiker, Posko, atau fans club. Malu rasanya merasa penting di saat semua orang merasa lebih penting, lebih mampu, mampuni, ganteng, gagah, cerdas, dan kapabel.
Walau, sesungguhnya dibanding semua yang punya perasaan itu; rasanya saya tidak kurang penting –paling tidak untuk sanak-kerabat dan kawan-kawan--, mampu (toh saya bukan pemain kandang), mampuni (bisalah diuji dengan debat serta fit and proper test), ganteng (setidaknya saya masih muda dan sedang segar-segarnya), gagah (cobalah foto saya disandingkan dengan Brad Pitt, kurang lebih sama gagahnya); cerdas (yang satu ini, percayalah, hanya perasaan dan klaim pribadi), dan tentu kapabel (memimpin masyarakat Kota Kotamobagu yang umumnya terdidik, tidak membutuhkan lebih dari niat baik, kejujuran, dan tim yang solid).
Ge er (lengkapnya gede rasa, yang artinya ‘’perasaan penting semata’’) boleh-boleh saja, tetapi ke-ge er-an tentu harus dikontrol dengan kesadaran dan rasa malu.
Namun, kesadaran dan rasa malu itu pulalah yang membuat saya tergolong orang yang terkena komplikasi terkaget-kaget, mudah naik darah, rasa muntah, sakit mata, sakit kepala, dan gatal-gatal. Saya terkaget-kaget melihat begitu banyak orang yang merasa pantas, mampu, dan harus jadi calon Walikota dan Wawali. Yang dengan gagah berani maju (lengkap dengan menyebar SMS untuk dukungan), tanpa menakar apakah keinginan itu pantas dan patut.
Saya jadi mudah naik darah, karena spanduk, poster, stiker, poster dan segala pernak-pernik musim politik itu berisi kalimat dan gambar yang rasanya aneh dan ajaib. Apa lucunya melihat para politikus dengan aneka pose terpampang di mana-mana? Saya merasa ingin muntah karena klaim-klaim yang bersiliweran sesungguhnya jauh dari konteks keinginan membangun Kota Kotamobagu. Sebaliknya, menunjukkan bahwa sejumlah orang yang ge er itu memang mengejar kursi semata.
Dan segala spanduk, poster, dan stiker, ya Allah, benar-benar menyakiti mata. Demikian pula, lagu-lagu dan pidato yang dikumandangkan –bahkan di upacara kematian— sungguh membuat kepala berdenyut-denyut. Pun, akibat dari bersemangatnya pada calon kandidat, tim sukses, fans club, dan simpatisan, membuat tak cukup rasanya hanya menggaruk kepala, dada, tangan, atau kaki.
Rupa-rupa sengsara itu sungguh menyakitkan.
Itu sebabnya, mungkin memang lebih baik musim muntah saja seperti yang dialami adik saya; ketimbang musim politik seperti di Kota Kotamobagu saat ini. Terus-terang, diam-diam saya iri padanya.***
Bagi khalayak di luar perkakak-beradikkan kami, isi email-nya tentu sama sekali tak berguna. Tidak pula ada relevansinya dengan sosio-ekonomi-politik kontemporer; apalagi hajat hidup orang banyak. Sebab isinya cuma tukar-kisah dan rindu-merindui antar keluarga. Sejauh apapun dia dan keluarga Perancis-nya (adik saya menikah dengan perempuan Perancis dan kini mereka punya dua anak hasil kolaborasi Mongondow-Perancis –yang artinya: putih, bermata coklat-kebiruan, rambut pirang, dan Alhamdulillah berhidung Mongondow yang mirip tomat), kabar kecil selalu menjadi pembicaraan panjang-pendek.
Kali ini cerita yang dipertukarkan adalah musim muntah. Apakah gerangan? Apa orang di Perancis, khususnya di kota tempat mereka bermukim, tak punya hobi lain hingga muntah dijadikan musim? Bukankah lebih baik kalau ada musim makan-makan; musim ketawa; musim banyak duit; atau sejenisnya, ketimbang musim muntah; apalagi musim tidak punya duit. Kesengsaraanlah yang terbayang-bayang.
Apa musabab musim aneh itu, entahlah, karena saya masih menunggu email berikutnya yang berisi penjelasan scientific dan mustahak dari perkara musim muntah ini. Yang jelas menurut email-nya, mereka anak-beranak, para tetangga, dan orang sekota, tidak asing dengan musim muntah ini di bulan-bulan tertentu.
Namun, email itu menyadarkan saya pada satu musim yang sekarang sedang berlangsung di Kota Kotamobagu: musim politik; yang dimanifestasikan lewat tim sukses, spanduk, poster, stiker, lagu, pidato, pos komando (Posko), dan fans club; yang celakanya bagi orang-orang tertentu diiringi komplikasi berat seperti terkaget-kaget, mudah naik darah, rasa muntah, sakit mata, sakit kepala, dan gatal-gatal yang tak terpetakan.
Begitu hebatnya fenomena seperti spanduk, stiker, dan Posko, sampai-sampai hanya sekitar lima tempatlah yang mungkin tidak dijamah oleh alat kampanye politik ini: patung di taman samping BRI, mesjid, gereja, pura (setahu saya ada satu pura di Jalan Amal), dan kuburan. Bahkan patung Bogani di Kotabangon pun sudah dilekati stiker para politikus dan mereka yang merasa pantas jadi calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu.
Saya ikut menyumbang musim ini lewat meng-iyakan beberapa spanduk berkaitan dengan Pilwakot Kota Kotamobagu. Untunglah, setelah istigfar, saya sadar untuk tidak membuat orang lain sengsara karena ke-ge er-an saya ikut-ikutan meramaikan musim politik di Kota Kotamobagu. Maka, dengan kesadaran penuh, saya memutuskan meminta adik-adik dan sedulur berhenti membuat spanduk; apalagi poster, stiker, Posko, atau fans club. Malu rasanya merasa penting di saat semua orang merasa lebih penting, lebih mampu, mampuni, ganteng, gagah, cerdas, dan kapabel.
Walau, sesungguhnya dibanding semua yang punya perasaan itu; rasanya saya tidak kurang penting –paling tidak untuk sanak-kerabat dan kawan-kawan--, mampu (toh saya bukan pemain kandang), mampuni (bisalah diuji dengan debat serta fit and proper test), ganteng (setidaknya saya masih muda dan sedang segar-segarnya), gagah (cobalah foto saya disandingkan dengan Brad Pitt, kurang lebih sama gagahnya); cerdas (yang satu ini, percayalah, hanya perasaan dan klaim pribadi), dan tentu kapabel (memimpin masyarakat Kota Kotamobagu yang umumnya terdidik, tidak membutuhkan lebih dari niat baik, kejujuran, dan tim yang solid).
Ge er (lengkapnya gede rasa, yang artinya ‘’perasaan penting semata’’) boleh-boleh saja, tetapi ke-ge er-an tentu harus dikontrol dengan kesadaran dan rasa malu.
Namun, kesadaran dan rasa malu itu pulalah yang membuat saya tergolong orang yang terkena komplikasi terkaget-kaget, mudah naik darah, rasa muntah, sakit mata, sakit kepala, dan gatal-gatal. Saya terkaget-kaget melihat begitu banyak orang yang merasa pantas, mampu, dan harus jadi calon Walikota dan Wawali. Yang dengan gagah berani maju (lengkap dengan menyebar SMS untuk dukungan), tanpa menakar apakah keinginan itu pantas dan patut.
Saya jadi mudah naik darah, karena spanduk, poster, stiker, poster dan segala pernak-pernik musim politik itu berisi kalimat dan gambar yang rasanya aneh dan ajaib. Apa lucunya melihat para politikus dengan aneka pose terpampang di mana-mana? Saya merasa ingin muntah karena klaim-klaim yang bersiliweran sesungguhnya jauh dari konteks keinginan membangun Kota Kotamobagu. Sebaliknya, menunjukkan bahwa sejumlah orang yang ge er itu memang mengejar kursi semata.
Dan segala spanduk, poster, dan stiker, ya Allah, benar-benar menyakiti mata. Demikian pula, lagu-lagu dan pidato yang dikumandangkan –bahkan di upacara kematian— sungguh membuat kepala berdenyut-denyut. Pun, akibat dari bersemangatnya pada calon kandidat, tim sukses, fans club, dan simpatisan, membuat tak cukup rasanya hanya menggaruk kepala, dada, tangan, atau kaki.
Rupa-rupa sengsara itu sungguh menyakitkan.
Itu sebabnya, mungkin memang lebih baik musim muntah saja seperti yang dialami adik saya; ketimbang musim politik seperti di Kota Kotamobagu saat ini. Terus-terang, diam-diam saya iri padanya.***
Jumat, 15 Februari 2008
Jangan Datang atau Titip Salam
Ditulis pada 11 November 2005, tulisan ini pernah dipublikasi oleh Harian Manado Post --hari dan tanggalnya masih ditelusuri lagi.
STABILITAS politik dan pemerintahan apa yang mungkin terganggu sebab dipicu silaturahmi Idhul Fitri? Bisakah sekumpulan orang berbaju terbaik, semerbak wangi, di hadapan minuman dan panganan enak, menyempatkan diri memikirkan penggulingan pemerintahan?
Belum pernah ada kejadian binarundak (nasi jaha, nasi jahe) jadi musabab tindak subversif; atau kue mentega dan minuman ringan mendorong orang berkonspirasi melawan rezim yang berkuasa. Sepengalaman saya, kalau toh silaturahmi Idhul Fitri membawa akibat buruk, tak lebih karena leher dan selera yang tak kuat menahan goda dan akhirnya merembet ke instabilitas perut dan ‘’saluran belakang’’.
Di Idhul Fitri, di saat setiap Muslim membuka pintu lebar-lebar bagi tetamu, menampakkan senyum semanis mungkin, menyajikan panganan dan minuman terbaik, persetan dengan urusan perbedaan sikap politik. Bahkan orang-orang yang di hari-hari sebelumnya saling mengacungkan kepal; mungkin pula sudah mengasah parang dan menetapkan niat; mestinya menyudahi segala amarah, sakit hati, dan dendam.
Itu sebabnya pemberitaan Manado Post (MP), Rabu 9 November 2005, yang mengutip ‘’omelan’’ Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) pada para pejabat di jajarannya (Bupati ‘Protek’ Pejabat, Larang Kunjungi Lawan Politik), saya maknai sebagai sikap paranoid, kekanak-kanakan, dan anti silaturahmi. MP tentu tidak main-main dengan kutipan yang isinya cukup ‘’seram’’ itu, karena Bupati implisit mengatakan: ‘’Biar kita nyanda tunjuk muka, mar kita tahu siapa yang datang ke rumah JM.’’
Konteks pernyataan Bupati itu karena ada dua kepala dinas (Kadis) yang ‘’konon’’ berkunjung ke rumah lawan politiknya pada Idhul Fitri lalu.
Eh, esoknya Kahumas Pemkab Bolmong ‘’meralat’’ pernyataan Bupati (Yuda: Bupati Tidak Melarang, MP, Kamis 10 November 2005). Katanya: ‘’Bupati tidak pernah melarang siapa pun untuk mengunjungi atau bersilaturahmi dengan siapa saja. Bupati hanya menekankan agar PNS tetap menjaga netralitas tidak memihak siapapun.’’
Dua pernyataan itu implisit dan eksplisit bertentangan satu dengan yang lain. Apakah mengunjungi seseorang di Idhul Fitri, lawan politik sekali pun, bisa menjadi indikator seorang PNS tidak lagi berada di posisi netral sebagai birokrat?
Saya tidak peduli siapa yang diberi inisial JM itu. Yang menjadi konsern saya adalah ajaib benar bila kunjungan silaturahmi Idhul Fitri seseorang yang kebetulan seorang Kadis pada seseorang (bukan kerabat sekali pun) yang politikus dan berseberangan dengan Bupati, menjadi indikator ketidak-netralan, kesalahan, atau ketidak-loyalan; seolah yang dikunjungi bakal menularkan bibit kusta atau flu burung dan karenanya mengancam stabilitas politik dan pemerintahan di Bolmong.
Andai saya Kadis dan kebetulan hadir di siapa pun yang inisial namanya adalah JM, mendapat ‘’omelan’’ seperti itu, saya akan unjuk tangan. Saya bukan hanya akan mengakui hadir dan bersilaturahmi, tetapi juga mempertanyakan apa maksudnya seorang Bupati harus mengangkat isu itu?
Loyalitas seorang birokrat adalah pada Tuhan, Negara dan Bangsa, serta profesionalismenya. Tidak peduli siapa pun Bupatinya! Loyalitas seorang birokrat bukan pada Bupati sebagai pribadi; tetapi Bupati sebagai pejabat publik. Di luar urusan itu, Bupati tidak punya hak. Sebab bila ruang publik dan pribadi dicampur aduk, bisa-bisa Bupati pun bakal mengatur seorang Kadis harus bermukim di kampung mana, bertetangga dengan siapa, makan di warung mana, boleh berfamili dengan siapa, bahkan hingga boleh pakai sarung atau tidak di rumah.
Walau demikian, saya tetap menaruh hormat pada birokrat teras yang pada akhirnya harus takluk pada ketakutan tak masuk akal dianggap tak loyal karena berhubungan dengan orang-orang yang ‘’tidak disukai Bupati’’. Sikap itu adalah pilihan sadar, lepas dari baik atau buruk dari pandangan orang lain. Itu sebabnya pula di Idhul Fitri lalu saya terpaksa tak kerkunjung ke satu pun kerabat birokrat, agar mereka ‘’terbebas’’ dari kemungkinan stigma berkomplot.
Apalagi, beberapa hari sebelum Idhul Fitri teman dan kenalan yang birokrat di Bolmong sudah mengirim signal agar saya (yang sudah distempel sebagai salah satu yang aktif menentang Bupati –pada kenyataannya saya tidak pernah merasa memusuhi dan menentang siapa pun) jangan mengunjungi mereka karena bisa membahayakan karir dan stabilitas kursinya di kantor. Salah seorang di antaranya, sembari tertawa pahit, bahkan memohon dengan mengutip sepotong syair lagu populer: ‘’Jangan datang atau titip salam/(sebab)hanya menambah luka di hati.…’’
Memahami Mongondow, saya mafhum dan memaafkan.***
STABILITAS politik dan pemerintahan apa yang mungkin terganggu sebab dipicu silaturahmi Idhul Fitri? Bisakah sekumpulan orang berbaju terbaik, semerbak wangi, di hadapan minuman dan panganan enak, menyempatkan diri memikirkan penggulingan pemerintahan?
Belum pernah ada kejadian binarundak (nasi jaha, nasi jahe) jadi musabab tindak subversif; atau kue mentega dan minuman ringan mendorong orang berkonspirasi melawan rezim yang berkuasa. Sepengalaman saya, kalau toh silaturahmi Idhul Fitri membawa akibat buruk, tak lebih karena leher dan selera yang tak kuat menahan goda dan akhirnya merembet ke instabilitas perut dan ‘’saluran belakang’’.
Di Idhul Fitri, di saat setiap Muslim membuka pintu lebar-lebar bagi tetamu, menampakkan senyum semanis mungkin, menyajikan panganan dan minuman terbaik, persetan dengan urusan perbedaan sikap politik. Bahkan orang-orang yang di hari-hari sebelumnya saling mengacungkan kepal; mungkin pula sudah mengasah parang dan menetapkan niat; mestinya menyudahi segala amarah, sakit hati, dan dendam.
Itu sebabnya pemberitaan Manado Post (MP), Rabu 9 November 2005, yang mengutip ‘’omelan’’ Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) pada para pejabat di jajarannya (Bupati ‘Protek’ Pejabat, Larang Kunjungi Lawan Politik), saya maknai sebagai sikap paranoid, kekanak-kanakan, dan anti silaturahmi. MP tentu tidak main-main dengan kutipan yang isinya cukup ‘’seram’’ itu, karena Bupati implisit mengatakan: ‘’Biar kita nyanda tunjuk muka, mar kita tahu siapa yang datang ke rumah JM.’’
Konteks pernyataan Bupati itu karena ada dua kepala dinas (Kadis) yang ‘’konon’’ berkunjung ke rumah lawan politiknya pada Idhul Fitri lalu.
Eh, esoknya Kahumas Pemkab Bolmong ‘’meralat’’ pernyataan Bupati (Yuda: Bupati Tidak Melarang, MP, Kamis 10 November 2005). Katanya: ‘’Bupati tidak pernah melarang siapa pun untuk mengunjungi atau bersilaturahmi dengan siapa saja. Bupati hanya menekankan agar PNS tetap menjaga netralitas tidak memihak siapapun.’’
Dua pernyataan itu implisit dan eksplisit bertentangan satu dengan yang lain. Apakah mengunjungi seseorang di Idhul Fitri, lawan politik sekali pun, bisa menjadi indikator seorang PNS tidak lagi berada di posisi netral sebagai birokrat?
Saya tidak peduli siapa yang diberi inisial JM itu. Yang menjadi konsern saya adalah ajaib benar bila kunjungan silaturahmi Idhul Fitri seseorang yang kebetulan seorang Kadis pada seseorang (bukan kerabat sekali pun) yang politikus dan berseberangan dengan Bupati, menjadi indikator ketidak-netralan, kesalahan, atau ketidak-loyalan; seolah yang dikunjungi bakal menularkan bibit kusta atau flu burung dan karenanya mengancam stabilitas politik dan pemerintahan di Bolmong.
Andai saya Kadis dan kebetulan hadir di siapa pun yang inisial namanya adalah JM, mendapat ‘’omelan’’ seperti itu, saya akan unjuk tangan. Saya bukan hanya akan mengakui hadir dan bersilaturahmi, tetapi juga mempertanyakan apa maksudnya seorang Bupati harus mengangkat isu itu?
Loyalitas seorang birokrat adalah pada Tuhan, Negara dan Bangsa, serta profesionalismenya. Tidak peduli siapa pun Bupatinya! Loyalitas seorang birokrat bukan pada Bupati sebagai pribadi; tetapi Bupati sebagai pejabat publik. Di luar urusan itu, Bupati tidak punya hak. Sebab bila ruang publik dan pribadi dicampur aduk, bisa-bisa Bupati pun bakal mengatur seorang Kadis harus bermukim di kampung mana, bertetangga dengan siapa, makan di warung mana, boleh berfamili dengan siapa, bahkan hingga boleh pakai sarung atau tidak di rumah.
Walau demikian, saya tetap menaruh hormat pada birokrat teras yang pada akhirnya harus takluk pada ketakutan tak masuk akal dianggap tak loyal karena berhubungan dengan orang-orang yang ‘’tidak disukai Bupati’’. Sikap itu adalah pilihan sadar, lepas dari baik atau buruk dari pandangan orang lain. Itu sebabnya pula di Idhul Fitri lalu saya terpaksa tak kerkunjung ke satu pun kerabat birokrat, agar mereka ‘’terbebas’’ dari kemungkinan stigma berkomplot.
Apalagi, beberapa hari sebelum Idhul Fitri teman dan kenalan yang birokrat di Bolmong sudah mengirim signal agar saya (yang sudah distempel sebagai salah satu yang aktif menentang Bupati –pada kenyataannya saya tidak pernah merasa memusuhi dan menentang siapa pun) jangan mengunjungi mereka karena bisa membahayakan karir dan stabilitas kursinya di kantor. Salah seorang di antaranya, sembari tertawa pahit, bahkan memohon dengan mengutip sepotong syair lagu populer: ‘’Jangan datang atau titip salam/(sebab)hanya menambah luka di hati.…’’
Memahami Mongondow, saya mafhum dan memaafkan.***
Langganan:
Postingan (Atom)
